Serangan siber besar-besaran yang menargetkan infrastruktur vital negara bukan lagi sekadar ancaman teknis, melainkan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan hukum dan etika perang. Dalam kerangka hukum internasional, aksi semacam ini dapat dikategorikan sebagai tindakan agresi siber yang melanggar prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Piagam PBB. Ironisnya, Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang adaptif untuk merespons ancaman lintas batas ini, meninggalkan celah serius dalam perlindungan keamanan nasional.
Urgensi Payung Hukum Keamanan Siber dalam Perspektif Hukum Internasional
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang berlaku saat ini dinilai tidak cukup untuk menangani sifat asimetris dan multijurisdiksi dari ancaman siber modern. Para pakar hukum pidana dan keamanan nasional mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber yang komprehensif. Dalam kerangka hukum internasional, regulasi tersebut setidaknya harus mengadopsi prinsip-prinsip dasar berikut:
- Mekanisme respons cepat yang sesuai dengan hukum humaniter internasional, memastikan tindakan balasan tidak melanggar kewajiban perlindungan warga sipil dan infrastruktur esensial.
- Kerja sama internasional berbasis perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik, sejalan dengan Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber.
- Perlindungan hak digital warga negara yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Tanpa landasan payung hukum yang jelas, upaya penegakan hukum terhadap pelaku serangan siber akan mandek pada persoalan yurisdiksi dan pembuktian. Akibatnya, kredibilitas keamanan nasional Indonesia di mata komunitas internasional ikut dipertaruhkan. Kejelasan norma menjadi prasyarat mutlak bagi negara untuk bertindak tegas tanpa kehilangan legitimasi etis dan hukum.
Menjaga Keseimbangan: Keamanan Nasional dan Hak Digital Warga Negara
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil memperingatkan agar regulasi baru tidak menjadi alat pengawasan massal yang melanggar privasi. Prinsip proporsionalitas harus menjadi fondasi utama dalam merancang RUU Keamanan Siber. Beberapa norma etis yang perlu diinternalisasi antara lain:
- Keadilan prosedural: setiap penyadapan atau intervensi digital harus didasarkan pada perintah pengadilan yang independen.
- Transparansi kebijakan: pemerintah wajib mempublikasikan mekanisme pengawasan dan evaluasi dampak hak asasi manusia.
- Akuntabilitas: adanya lembaga pengawas independen yang memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atas nama keamanan nasional.
Pemerintah dituntut lebih transparan dalam merumuskan kebijakan keamanan siber yang berlandaskan hukum dan etika. Tanpa itu, regulasi yang lahir justru menciptakan ketidakseimbangan antara negara dan warga negaranya, mengorbankan martabat hukum demi ilusi keamanan.
Apakah kita siap menerima bahwa demi menangkal satu ancaman, kita justru membuka pintu bagi pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar? Pertanyaan etis ini harus dijawab oleh para pembentuk undang-undang sebelum memutuskan nasib RUU Keamanan Siber. Aktivis hukum tidak boleh diam; dibutuhkan pengawasan ketat agar payung hukum yang lahir tidak menjadi alat kekuasaan yang justru mereduksi martabat hukum itu sendiri.
