Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif untuk merepatriasi dan mereintegrasi veteran konflik asing bukan hanya celah keamanan nasional, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip due process dan tanggung jawab negara berdasarkan hukum humaniter internasional. Setiap warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari medan perang di luar negeri — baik sebagai kombatan maupun pendukung logistik — membawa beban psikologis, ideologis, dan taktis yang jika tidak ditangani secara etis dan legal, berpotensi meledak menjadi bom waktu destabilisasi. Kajian strategis yang dilakukan oleh berbagai lembaga keamanan menegaskan bahwa pengalaman tempur langsung, kemampuan penggunaan senjata berat, serta trauma perang membuat individu-individu ini rentan direkrut jaringan teroris atau kelompok radikal.
Kajian Strategis: Celah Hukum dalam Reintegrasi Veteran Konflik Asing
Pemerintah Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang secara spesifik mengatur repatriasi, pemantauan, dan rehabilitasi foreign fighter. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Keimigrasian hanya menyentuh aspek kriminalisasi dan penolakan masuk, tanpa mekanisme reintegrasi sosial yang holistik. Ketimpangan ini menimbulkan beberapa persoalan etis dan legal:
- Pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement — meskipun tidak secara langsung, kebijakan yang hanya mengandalkan deportasi tanpa proses deradikalisasi dapat mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi warganya dari risiko kekerasan lebih lanjut.
- Ketidakadilan prosedural — tidak adanya standar baku asesmen risiko individu membuat proses pemulangan bergantung pada kebijakan ad hoc, yang rentan diskriminasi dan pelanggaran hak atas peradilan yang adil.
- Lemahnya koordinasi lintas lembaga — keterlibatan BNPT, Kemenkumham, Kemenlu, dan Kemensos belum diatur dalam satu skema terintegrasi, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian strategis dari Global Center on Cooperative Security.
Tanpa regulasi yang jelas, fenomena 'blowback' yang pernah dialami negara-negara Eropa pasca konflik Suriah akan terulang di Indonesia dengan potensi korban yang lebih besar.
Perspektif Etika Perang: Tanggung Jawab Negara terhadap Foreign Fighter
Dari sudut pandang etika perang dan hukum humaniter internasional, setiap individu yang pulang dari konflik asing tetap memiliki martabat sebagai manusia. Prinsip-prinsip dalam Konvensi Jenewa dan Statuta Roma mengatur bahwa negara asal wajib memastikan bahwa kembalinya mantan kombatan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sipil. Namun, Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, padahal banyak veteran konflik asing yang direkrut saat masih di bawah umur. Hal ini menimbulkan dilema etis: bagaimana negara dapat menjamin keamanan nasional sambil tetap menghormati hak-hak fundamental para veteran?
- Kewajiban rehabilitasi psikososial — trauma perang membutuhkan intervensi psikologis intensif, bukan sekadar pengawasan intelijen. Program deradikalisasi yang ada saat ini lebih berfokus pada narapidana terorisme, bukan veteran konflik asing yang belum tentu terbukti melakukan tindak pidana.
- Pencegahan rekrutmen oleh jaringan radikal — tanpa reintegrasi ekonomi dan sosial, veteran konflik asing menjadi sasaran empuk kelompok ekstremis yang mencari anggota dengan keterampilan tempur. Ini memerlukan pendekatan multipihak yang melibatkan tokoh agama, psikolog, dan komunitas lokal.
- Transparansi dan akuntabilitas — kebijakan repatriasi harus tunduk pada pengawasan publik dan lembaga hak asasi manusia agar tidak menjadi alat represi politik.
Indonesia dapat belajar dari pengalaman Belanda dan Prancis yang membentuk unit khusus deradikalisasi dan pemantauan intensif, serta program reintegrasi berbasis komunitas. Namun, adaptasi model tersebut harus disesuaikan dengan konteks lokal dan prinsip keadilan restoratif.
Analisis kritis ini menggugah kita untuk bertanya: apakah negara benar-benar siap secara hukum, etis, dan operasional menghadapi kembalinya para veteran konflik asing, atau justru membiarkan mereka menjadi korban sistem sekaligus ancaman laten? Aktivis hukum dan pembuat kebijakan harus segera mendesak penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Reintegrasi Foreign Fighter yang mengedepankan martabat hukum, prinsip non-diskriminasi, dan keamanan nasional secara berimbang. Tanpa langkah proaktif, kata 'keamanan nasional' hanyalah retorika belaka.
