Penggunaan kekuatan mematikan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam menangani kerusuhan sipil domestik membuka luka etis dan konstitusional yang dalam. Praktik yang kerap diselesaikan secara internal oleh pengadilan militer ini kini dipertanyakan oleh kajian akademis yang menilai ketiadaan pedoman operasional berdasarkan prinsip jus in bello atau etika perang sebagai sebuah kekosongan hukum yang membahayakan. Tanpa kerangka yang mengadopsi prinsip dasar hukum humaniter internasional seperti pembedaan (distinction) dan proporsionalitas, setiap intervensi militer menghadapkan negara dalam dilema kedaulatan versus hak asasi, di mana warga negara berisiko menjadi korban dari aparat yang sejatinya wajib melindungi mereka.
Kekosongan Pedoman: Dari Prinsip Internasional ke Ruang Hukum Domestik
Kajian dari Jurnal Hukum dan Etika Militer Indonesia mengungkap celah kritis: tidak adanya pedoman penggunaan kekuatan (Rules on the Use of Force/RUF) spesifik yang mengikat TNI dalam operasi dalam negeri. Prinsip-prinsip luhur dalam konflik antarnegara, seperti prinsip pembedaan (yang melarang penyerangan terhadap warga sipil), prinsip proporsionalitas (yang menuntut keseimbangan antara tujuan militer dan dampak insidental), serta prinsip pencegahan (precaution), tidak secara eksplisit dan operasional diadopsi dalam penugasan TNI di tengah kerusuhan. Akibatnya, penggunaan kekuatan mematikan menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan, terlebih dalam konteks asimetris antara tentara bersenjata lengkap dan warga yang mungkin hanya melakukan pembangkangan sipil.
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Norma inti hukum humaniter yang wajib membedakan kombatan dan warga sipil serta objek sipil. Dalam kerusuhan domestik, prinsip ini terdistorsi karena semua pihak adalah warga negara, menuntut kehati-hatian ekstra.
- Prinsip Proporsionalitas: Penggunaan kekuatan harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Menembak untuk membubarkan kerumunan jelas melanggar prinsip ini jika tidak ada ancaman nyata terhadap nyawa.
- Prinsip Akuntabilitas: Setiap penembakan mematikan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui investigasi independen, bukan hanya melalui proses yudisial militer yang tertutup dan kerap berujung pada vonis ringan.
Korban Jiwa Sipil dan Ancaman terhadap Martabat Hukum Nasional
Kasus-kasus di Sumatera Utara dan Papua menjadi contoh nyata betapa mahal harga yang dibayar akibat kekosongan pedoman etis-operasional ini. Korban jiwa di kalangan warga sipil tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga menjadi noda dalam martabat hukum Indonesia di mata internasional. Kajian tersebut menegaskan bahwa standar pertanggungjawaban harus lebih ketat ketika negara menggunakan angkatan bersenjatanya terhadap warganya sendiri, mengingat kewajiban konstitusional negara untuk melindungi (duty to protect). Pengadilan militer dengan yurisdiksi terbatas dan budaya korps yang kuat seringkali gagal memenuhi prinsip proporsionalitas dan transparansi, sehingga menciptakan rasa tidak adil dan mengikis legitimasi negara hukum.
Rekomendasi untuk membentuk panduan nasional RUF yang spesifik, sejajar dengan standar Polri namun dengan pengawasan sipil yang lebih ketat, adalah langkah mendesak. Tanpa kerangka ini, pelibatan TNI bukan solusi keamanan, melainkan preseden berbahaya yang mengancam hak konstitusional warga dan stabilitas demokrasi dalam jangka panjang. Pertanyaan etis yang kemudian menggantung adalah: hingga titik mana sebuah negara diperbolehkan menggunakan kekuatan mematikan warisan jus in bello terhadap rakyatnya sendiri, sebelum tindakan itu berubah dari penegakan hukum menjadi bentuk peperangan negara terhadap warga negaranya? Inilah pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum yang peduli pada integritas konstitusi dan martabat manusia.
