Ancaman penyidikan International Criminal Court (ICC) terhadap dugaan pelanggaran HAM berat di Papua mengoyak selubung klaim kedaulatan hukum Indonesia. Ini bukan sekadar tekanan diplomatik, melainkan teguran normatif yang menempatkan martabat sistem peradilan Indonesia di panggung internasional. Secara prinsipil, keengganan menjadi pihak Statuta Roma tidak serta-merta memberi imunitas absolut, karena koridor hukum internasional membuka celah bagi ICC bertindak jika kejahatan melibatkan warga negara atau wilayah negara anggota. Inti persoalannya kini bergeser dari debat yurisdiksi ke ujian etis fundamental: apakah Indonesia mampu dan mau menghadirkan penyidikan domestik yang adil dan kredibel, atau secara diam-diam melegitimasi intervensi eksternal dengan membiarkan impunitas?
Yurisdiksi ICC: Bukan Sekadar Kedaulatan, Tapi Tanggung Jawab Moral Universal
Dasar filosofis pendirian ICC berakar pada prinsip bahwa kejahatan paling berat—genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang—merupakan musuh bersama umat manusia (hostis humani generis). Oleh karenanya, yurisdiksi universal yang diembannya bukanlah pelanggaran kedaulatan semata, melainkan bentuk tanggung jawab kolektif untuk mencegah jatuhnya korban lebih jauh. Dalam konteks Papua, ancaman intervensi ICC muncul bukan semata dari fakta bahwa Indonesia bukan pihak Statuta Roma, tetapi dari adanya indikasi kuat bahwa:
- Mekanisme hukum nasional dianggap gagal atau tidak mau (unwilling or unable) untuk mengusut dugaan kejahatan sistematis secara independen dan efektif.
- Prinsip pelengkap (complementarity principle) dalam Statuta Roma justru memberi kesempatan pertama pada negara, tetapi dengan syarat proses hukumnya sungguh-sungguh dan tidak dibuat-buat (sham proceedings).
- Etika perang dan hukum humaniter internasional menuntut pertanggungjawaban individual (individual criminal responsibility) atas pelanggaran, terlepas dari posisi atau afiliasi pelaku.
Dengan demikian, ancaman ICC harus dibaca sebagai refleksi kegagalan domestik. Ini adalah tekanan hukum yang bersifat moral, memaksa negara untuk memilih antara membangun otoritas hukumnya sendiri atau kehilangan legitimasi dengan membiarkan badan luar yang mengambil alih.
Dilema Indonesia: Memperbaiki Keadilan Domestik atau Mengundang Intervensi Asing?
Indonesia kini terjepit dalam sebuah dilema yang bersifat konstruktif. Di satu sisi, ada desakan untuk segera membentuk mekanisme peradilan domestik yang memenuhi standar internasional—seperti pengadilan HAM ad hoc yang benar-benar independen. Di sisi lain, ada risiko besar jika pilihan itu hanya bersifat kosmetik, yaitu ICC justru akan menganggapnya sebagai upaya penghambatan (obstruction of justice) dan melanjutkan penyidikannya. Pilihan ini menuntut keberanian politik dan komitmen hukum yang nyata, bukan sekadar retorika. Faktanya, kredibilitas proses hukum nasional dipertaruhkan melalui beberapa indikator kunci:
- Akses keadilan bagi korban dan keluarga harus diutamakan, termasuk perlindungan dari intimidasi.
- Independensi penyidik dan jaksa dari intervensi politik dan militer mutlak diperlukan.
- Kepatuhan pada prinsip due process of law dan standar pembuktian yang diakui secara internasional.
Jika semua ini tidak terpenuhi, maka intervensi ICC bukan lagi ancaman, melainkan konsekuensi logis dari pengingkaran negara terhadap kewajiban intinya (core obligation) untuk menegakkan hukum. Dalam perspektif etis, membiarkan impunitas sama halnya dengan menjadi komplis dalam kejahatan itu sendiri.
Pada akhirnya, isu Papua dan ancaman ICC bukanlah soal intervensi asing versus kedaulatan nasional yang kaku. Ini adalah persoalan tentang integritas moral hukum Indonesia itu sendiri. Apakah kita, sebagai bangsa, masih percaya bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, atau kita telah menerima bahwa hukum hanya berlaku bagi yang lemah? Pertanyaan ini menantang setiap aktivis hukum, akademisi, dan pejabat negara untuk mengambil sikap yang jelas: membangun sistem peradilan yang berdaulat sekaligus bermartabat, atau membiarkan sejarah mencatat bahwa kita memilih untuk lari dari tanggung jawab, sehingga memaksa dunia internasional turun tangan. Pilihannya ada di tangan kita, dan waktu terus berjalan.
