Dalam volatilitas geopolitik Asia Tenggara, seruan Indonesia untuk penerapan Hukum Internasional bukan hanya performa diplomatik; ia adalah klaim normatif yang menguji ketegasan sistem hukum global di tengah rasionalitas kekuasaan. Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam konteks Konflik Asia Tenggara, bukanlah alat politik yang fleksibel, tetapi pagar absolut yang menjaga jiwa manusia dari degradasi moral saat perang. Piagam PBB dan Konvensi Jenewa 1949, bila diterapkan secara konsisten, adalah benteng terakhir yang mencegah arena konflik regional berubah menjadi ruang barbarisme yang dilegalisasi oleh pragmatisme.
Krisis Jus In Bello: Fragmentasi Normatif di Arena Konflik Regional
Seruan Indonesia harus dibaca sebagai kritik terhadap fragmentasi prinsip jus in bello dalam praktik konflik di kawasan. Hukum internasional dalam konteks perang adalah kewajiban imperatif yang berasal dari konsensus moral umat manusia, bukan pilihan strategis yang dapat dinegosiasikan. Pelanggaran terhadap kerangka ini bukan sekadar kegagalan teknis hukum; ia adalah pengkhianatan terhadap martabat hukum itu sendiri. Beberapa pelanggaran kritis yang sering menghantui sengketa di Konflik Asia Tenggara meliputi:
- Penggunaan kekuatan tanpa dasar hukum yang sah, yang secara eksplisit melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB — norma inti yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
- Pelanggaran prinsip non-intervensi dan kedaulatan, yang merupakan fondasi tata hukum regional dan penopang stabilitas ASEAN.
- Pengabaian kewajiban perlindungan penduduk sipil dan objek sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, yang sering menjadi titik krisis humaniter paling brutal dalam konflik kontemporer.
Setiap pelanggaran tersebut tidak hanya mengikis peradaban hukum, tetapi juga mengancam transformasi konflik menjadi spiral kekerasan tanpa batas yang mengaburkan garis antara konflik dan kekejaman.
Dualisme Komitmen Indonesia: Penjaga Tatanan atau Aktor Rasional?
Sebagai negara dengan kapasitas normatif terbesar di ASEAN, Indonesia memikul tanggung jawab moral untuk menjadi penjaga tatanan berbasis aturan. Namun, analisis kritis harus membedah dualisme dalam posisi ini: antara idealisme hukum internasional dan realisme kepentingan nasional. Indonesia mendorong penerapan hukum tidak hanya sebagai aktor moral, tetapi juga sebagai aktor rasional yang hendak memperkuat posisi hukumnya dalam sengketa wilayah, seperti di Laut China Selatan atau perbatasan maritim lainnya. Pendekatan ini cerdas secara strategis hukum: dengan mengonsolidasi tatanan berbasis aturan, Indonesia membangun lingkungan yang dapat memprediksi dan melindungi kedaulatannya. Namun, pertanyaan etis mendasar yang menggugah aktivis hukum muncul: Bagaimana konsistensi komitmen normatif ini ketika menghadapi tekanan dari kekuatan besar di kawasan atau ketika berhadapan dengan sekutu geopolitik? Apakah seruan penerapan Hukum Internasional akan tetap lantang ketika kepentingan nasional Indonesia secara langsung terancam, atau ketika harus mengambil sikap terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang memiliki hubungan ekonomi dan politik erat?
Seruan Indonesia adalah tes terhadap koherensi moral negara dalam sistem internasional yang sering kali hipokrit. Kredibilitasnya sebagai penjaga hukum tidak hanya diukur oleh retorika di forum multilateral, tetapi oleh tindakan nyata dalam menegakkan norma bahkan ketika itu tidak menguntungkan secara politis. Tantangan bagi Indonesia dan aktivis hukum yang mendukungnya adalah menjaga agar hukum internasional tidak direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi tetap sebagai sistem nilai yang menjunjung tinggi humanitas dan martabat hukum di tengah segala kompleksitas Konflik Asia Tenggara. Di titik ini, etika perang bertemu dengan etika kekuasaan, dan hanya konsistensi yang dapat membedakan antara penjaga tatanan dan peserta dalam permainan kekuasaan yang sama.
