Kecaman bersama tujuh negara terhadap rencana pengusiran paksa warga Palestina dari Jalur Gaza bukan sekadar pernyataan diplomatik, melainkan ujian nyata bagi efektivitas hukum humaniter internasional. Indonesia bersama negara-negara Arab dan Islam menilai langkah Israel sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental yang melindungi penduduk sipil di wilayah pendudukan. Namun, tanpa diikuti langkah hukum konkret, kecaman moral hanya akan menjadi retorika kosong yang mengancam kredibilitas sistem hukum internasional itu sendiri. Pertanyaan mendasarnya: mampukah norma-norma hukum humaniter internasional ditegakkan ketika negara pelanggar memiliki imunitas politik di forum global?
Norma yang Terabaikan: Prinsip Non-Refoulement dan Konvensi Jenewa
Rencana pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza secara eksplisit melanggar prinsip non-refoulement yang dijamin dalam hukum humaniter internasional. Prinsip ini melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah pendudukan, sebagaimana ditegaskan dalam:
- Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat (1949): Secara tegas melarang pemindahan paksa individu atau kelompok dari wilayah pendudukan, baik secara massal maupun individual, tanpa alasan keamanan yang sah.
- Statuta Roma (1998): Mengkategorikan pemindahan paksa penduduk sipil sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
- Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 (1967) dan 338 (1973): Menekankan tidak diperbolehkannya akuisisi wilayah melalui perang dan perlindungan hak-hak penduduk sipil di wilayah yang diduduki.
Pelanggaran terhadap norma-norma ini bukan sekadar tindakan ilegal, tetapi juga pengingkaran terhadap martabat kemanusiaan universal. Namun, realitas politik internasional menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif membuat negara-negara pelanggar seperti Israel terus mengulangi pelanggaran tanpa konsekuensi berarti. Dewan Keamanan PBB yang terbelah secara politik seringkali gagal mengeluarkan resolusi yang mengikat, sementara ICC hanya dapat bertindak jika negara bersangkutan meratifikasi Statuta Roma atau jika Dewan Keamanan merujuk situasi tersebut—sebuah langkah yang hampir mustahil mengingat hak veto Amerika Serikat.
Dari Retorika ke Advokasi: Tanggung Jawab Hukum Indonesia
Posisi Indonesia dalam konflik Palestina harus bergerak dari sekadar kecaman diplomatik menuju advokasi hukum aktif di forum internasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 2019-2020, Indonesia memiliki kapasitas dan legitimasi moral untuk menginisiasi langkah-langkah konkret:
- Mendorong resolusi di Dewan Keamanan PBB yang secara eksplisit mengutuk rencana pengusiran paksa dan meminta peninjauan kembali oleh Israel, dengan ancaman sanksi jika tidak dipatuhi.
- Mengajukan permohonan advisory opinion ke Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai legalitas pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza berdasarkan hukum humaniter internasional.
Tanpa langkah-langkah tersebut, kecaman Indonesia hanya akan menjadi bagian dari simfoni retorika yang tidak mengubah realitas penderitaan warga Palestina. Lebih dari itu, kegagalan untuk bertindak secara hukum justru memperkuat impunitas Israel dan melemahkan fondasi hukum humaniter internasional yang seharusnya melindungi semua penduduk sipil di zona konflik.
Apakah komunitas hukum internasional akan terus membiarkan norma-norma yang sudah diakui secara universal hanya menjadi pajangan di atas kertas? Ataukah para aktivis hukum dan negara-negara yang memiliki komitmen terhadap martabat kemanusiaan—termasuk Indonesia—akan berani mengambil langkah hukum yang berisiko demi menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina? Pertanyaan ini bukan hanya soal nasib satu bangsa, melainkan ujian kredibilitas hukum humaniter internasional itu sendiri.
