Komite Internasional Palang Merah (ICRC) kembali mengingatkan dunia bahwa penerapan Hukum Humaniter Internasional (IHL) di konflik bersenjata non-internasional, seperti yang terjadi di Papua, menyimpan kompleksitas dan tantangan etis yang tak bisa diabaikan. Di tengah kaburnya garis antara kombatan dan warga sipil, serta keterbatasan akses kemanusiaan, isu kepatuhan terhadap prinsip dasar IHL menjadi sorotan tajam. Bagi para aktivis hukum, pernyataan ICRC ini bukan sekadar laporan teknis, melainkan panggilan untuk memastikan bahwa martabat hukum tidak dikalahkan oleh narasi keamanan semata.
Dilema Pembedaan dan Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Non-Internasional
Salah satu tantangan paling mendasar dalam konflik non-internasional seperti di Papua adalah ketidakmampuan untuk dengan jelas membedakan kombatan dan warga sipil. Prinsip pembedaan yang merupakan jantung IHL—sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa—menuntut agar semua pihak, termasuk kelompok bersenjata non-negara, melindungi warga sipil dari serangan langsung. Namun, ketika garis batas ini kabur, risiko pelanggaran etika perang, seperti serangan sembarangan atau penggunaan kekuatan berlebihan, meningkat drastis. ICRC menekankan bahwa dialog humaniter yang konfidensial dengan semua pihak adalah kunci untuk memastikan kepatuhan, namun stigma politik sering menghalangi engagement ini, seolah-olah berbicara dengan kelompok bersenjata berarti memberikan pengakuan politik—padahal, dalam hukum humaniter, ini adalah kewajiban kemanusiaan.
Lebih dari itu, negara sebagai pihak utama dalam konflik memiliki tanggung jawab besar. ICRC mengingatkan bahwa negara tidak bisa berlindung di balik narasi 'memerangi pemberontak' untuk mengabaikan kewajiban fundamentalnya melindungi warga sipil. Kepatuhan terhadap IHL dan hukum HAM internasional harus menjadi landasan setiap operasi keamanan. Pelanggaran prinsip proporsionalitas—seperti serangan yang mengakibatkan kerusakan sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan—adalah pelanggaran serius yang bisa berujung pada kejahatan perang. Aktivis hukum perlu mempertanyakan: apakah setiap tindakan keamanan di Papua sudah melewati uji proporsionalitas yang ketat?
Akses Kemanusiaan sebagai Ujian Etis bagi Semua Pihak
Akses kemanusiaan menjadi isu krusial lainnya yang diangkat ICRC. Untuk memantau kepatuhan dan memberikan bantuan kepada korban, aktor kemanusiaan seperti ICRC memerlukan akses tanpa hambatan ke semua pihak. Namun, dalam konflik non-internasional, kendala politik sering menghalangi akses ini. Misalnya, pembatasan gerak atau pengawasan ketat terhadap tim kemanusiaan bisa menjadi alat politik yang justru memperburuk penderitaan warga sipil. Hukum humaniter mewajibkan semua pihak untuk memberikan akses penuh kepada organisasi kemanusiaan yang independen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Protokol Tambahan II.
Dalam konteks Papua, tantangan ini nyata. ICRC harus menjalankan misi dialog humaniter dengan semua pihak yang terlibat, namun sering kali terhambat oleh persepsi politik. Padahal, akses kemanusiaan bukanlah hadiah politik, melainkan kewajiban hukum. Tanpa akses, mustahil untuk memverifikasi kepatuhan terhadap IHL dan melindungi warga sipil. Aktivis hukum harus mendesak semua pihak untuk membuka ruang bagi aktor kemanusiaan independen, karena setiap penghalangan akses berpotensi melanggar hukum internasional dan mengkhianati martabat kemanusiaan.
Pertanyaan etis yang menggugah: Sudahkah kita, sebagai komunitas hukum, cukup vokal dalam menuntut kepatuhan terhadap IHL di Papua? Ataukah kita justru membiarkan narasi keamanan nasional mengaburkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal? ICRC telah memberikan alarm; kini tugas aktivis hukum untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi dokumen mati, tetapi pedoman hidup yang melindungi setiap jiwa di tengah konflik.
