Integritas hukum internasional Indonesia, sebagai bagian dari wujud kedaulatan yang bertanggung jawab, sedang diuji pada titik yang paling mendasar: kemampuannya menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dalam situasi konflik. Keengganan negara ini untuk secara sungguh-sungguh melakukan implementasi prinsip-prinsip Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) bukan sekadar kelalaian prosedural, melainkan pelanggaran etis terhadap mandat konstitusi dan komitmen internasionalnya sendiri. Tanpa harmonisasi hukum nasional, Indonesia secara aktif menciptakan vakum normatif yang membahayakan warganya sendiri—lalu, di benak para pemangku kekuasaan, adakah etika selain kepentingan politik sempit?
Kedaulatan dan Keterbukaan terhadap Prinsip Humaniter: Sebuah Paradox Hukum
Merujuk pada hukum internasional, prinsip complementarity dalam Statuta Roma justru mengafirmasi kedaulatan negara, dengan menyerahkan tanggung jawab utama penuntutan kejahatan serius pada yurisdiksi domestik. Kegagalan Indonesia untuk membangun mekanisme hukum nasional yang mampu mengadili kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) membuat implementasi prinsip ini mustahil. Dalam perspektif normatif, keadaan ini mengundang pertanyaan kritis: jika suatu negara secara de jure tidak mampu (karena tidak memiliki hukum yang relevan) atau secara de facto tidak mau (karena absennya kemauan politik) menuntut, apakah ia masih layak disebut berdaulat? Status quo ini bukan lagi soal posisi keanggotaan di ICC, tetapi tentang penghindaran tanggung jawab moral untuk memiliki sistem peradilan yang berintegritas.
Eksistensi dan Gerakan Aktivis Hukum: Mengisi Vacuum Legislatif dengan Narasi Etika Perang
Di tengah stagnasi politik, gerakan dari para aktivis hukum, akademisi, dan legislator yang berpandangan jauh ke depan menjadi oksigen bagi martabat hukum internasional di Indonesia. Dorongan untuk ratifikasi atau harmonisasi harus dibingkai bukan sebagai tekanan eksternal, melainkan sebagai manifestasi tertinggi dari cita-cita konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya. Implementasi prinsip-prinsip Statuta Roma ke dalam hukum nasional adalah pengejawantahan Pancasila, khususnya sila kedua, dalam ranah yang paling kritis. Namun, gerakan ini menghadapi tantangan multi-lapis:
- Ketakutan yang dikonstruksi bahwa harmonisasi akan melemahkan kedaulatan, padahal ia justru memperkuatnya dengan standar global.
- Absennya pemahaman mendalam tentang etika perang dalam kurikulum pendidikan hukum dan militer.
- Resistensi dari elemen yang mungkin mendapatkan keuntungan dari impunitas dalam konflik-konflik internal.
Sebagai katalisator, gerakan ini harus konsisten menekankan bahwa tindakan konkret—seperti amandemen KUHP atau pembentukan undang-undang khusus—adalah sebuah kewajiban etis, bukan pilihan politis. Keengganan untuk bertindak menjadikan Indonesia tidak hanya abai, tetapi juga komplis dalam pelanggengan budaya impunitas terhadap kejahatan paling serius. Di titik inilah komitmen terhadap hukum internasional diuji: apakah Indonesia akan berdiri di pihak korban dan nilai-nilai kemanusiaan universal, atau memilih menjadi penonton pasif saat pelanggaran terjadi di tanah airnya sendiri? Pertanyaan ini bukan retoris, melainkan tamparan bagi setiap insan hukum yang masih percaya pada martabat profesi dan bangsa.
