Gugatan hukum yang diajukan warga Palestina di pengadilan Indonesia terhadap pejabat militer asing atas dugaan kejahatan perang telah membuka ujian paling fundamental bagi sistem peradilan nasional: sejauh mana Indonesia bersedia menegakkan prinsip yurisdiksi universal? Langkah ini bukan sekadar agenda litigasi biasa, melainkan momentum etis untuk menguji komitmen negara terhadap hukum internasional yang melarang kekejaman sistematis. Di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina, pengadilan Indonesia kini berada di persimpangan antara kewajiban moral dan realitas politik—antara martabat hukum dan kepentingan diplomatik. Tanpa kerangka hukum domestik yang jelas, gugatan ini menjadi cermin retaknya kesiapan sistem hukum nasional dalam menangani pelanggaran berat lintas batas.
Yurisdiksi Universal: Antara Kewajiban Moral dan Kesiapan Hukum Nasional
Prinsip yurisdiksi universal memungkinkan suatu negara mengadili pelaku kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan tanpa memandang tempat kejadian atau kebangsaan pelaku dan korban. Secara etis, prinsip ini mencerminkan bahwa tidak boleh ada ruang aman bagi pelaku kejahatan perang. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional, memiliki kewajiban moral untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Beberapa instrumen hukum yang relevan antara lain:
- Konvensi Genosida 1948 — mewajibkan negara pihak untuk mencegah dan menghukum genosida, termasuk melalui mekanisme yurisdiksi universal.
- Konvensi Geneva 1949 dan Protokol Tambahan — mengatur pelanggaran berat dalam konflik bersenjata yang harus ditindak oleh semua negara.
- Konvensi Anti-Penyiksaan 1984 — menegaskan kewajiban untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku penyiksaan.
- Statuta Roma 1998 — meskipun Indonesia belum meratifikasinya, prinsip-prinsipnya telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat.
Namun, ketiadaan Undang-Undang khusus tentang yurisdiksi universal di Indonesia menunjukkan kelambanan sistem hukum nasional dalam mengadopsi kewajiban tersebut. Padahal, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia—semuanya terkait erat dengan kejahatan perang. Tanpa payung hukum yang jelas, gugatan semacam ini berpotensi kandas di tengah jalan karena tidak adanya prosedur yang mengikat. Kelemahan ini menempatkan para korban dalam posisi rentan: suara mereka diadili oleh prosedur, bukan oleh substansi keadilan.
Independensi Peradilan di Persimpangan Diplomasi dan Keadilan
Gugatan ini juga menguji seberapa independen peradilan Indonesia dari tekanan politik luar negeri. Jika pengadilan memutuskan untuk menerima dan memproses perkara ini, akan tercipta preseden penting bagi penegakan keadilan transnasional. Indonesia akan memperkuat posisinya sebagai aktor yang konsisten menegakkan supremasi hukum di tingkat global. Sebaliknya, jika pengadilan menolak berdasarkan alasan diplomatik—misalnya demi menjaga hubungan bilateral dengan negara asal pejabat militer tersebut—maka akan memperkuat persepsi bahwa hukum internasional hanya berlaku selektif. Artinya, hukum diterapkan ketika sesuai kepentingan negara, dan diabaikan ketika berseberangan dengan hubungan diplomatik. Dalam konteks konflik Palestina, pengabaian semacam itu menjadi bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini diperjuangkan Indonesia di forum internasional.
Ketidaksiapan prosedural dan ancaman intervensi diplomatik menjadikan gugatan ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pelopor penegakan hukum humaniter. Di sisi lain, kegagalan menanganinya akan menjadi noda hitam bagi kredibilitas peradilan nasional. Para aktivis hukum harus bertanya: apakah Indonesia akan terus bersikap diam saat ribuan nyawa di Palestina hilang akibat kejahatan perang yang terdokumentasi? Ataukah pengadilan ini justru akan menjadi bukti bahwa sistem hukum nasional hanya menjadi alat retorika tanpa keberanian mengambil langkah konkret? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan tindakan, bukan sekadar pernyataan diplomatik.
