Dalam sebuah langkah progresif yang menguji batas-batas kedaulatan militer dan supremasi hukum, Mahkamah Konstitusi mengusulkan dimensi normatif etika perang untuk diintegrasikan secara eksplisit ke dalam RUU Pertahanan Negara. Gagasan ini muncul bukan sekadar sebagai rekomendasi teknis, melainkan sebagai kritik konstitusional mendalam terhadap beberapa pasal dalam draf RUU yang dinilai membuka ruang bagi pelanggaran prinsip pembedaan (distinction) dan larangan penderitaan berlebihan (unnecessary suffering). Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa konstitusi Indonesia, sebagai hukum tertinggi yang berlandaskan Pancasila, tidak mengizinkan legalisasi metode perang yang mengabaikan martabat manusia, sekalipun dilancarkan atas nama keamanan nasional.
Etika Perang Sebagai Ujian Martabat Konstitusi
Gagasan Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan etika perang ke dalam RUU Pertahanan bukanlah sekadar formalitas hukum. Ini merupakan terobosan substantif yang menempatkan hukum konstitusi sebagai payung normatif bagi setiap aksi militer. Dalam analisisnya, Mahkamah Konstitusi mengidentifikasi celah berbahaya di mana RUU memberikan keleluasaan berlebihan kepada aparat pertahanan tanpa rambu etika perang yang jelas, seperti prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil serta prinsip proporsionalitas. Tanpa rambu ini, hukum pertahanan berisiko berubah menjadi instrumen kekuasaan yang dapat melegitimasi tindakan di luar koridor Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa.
- Prinsip Pembedaan: Menuntut kejelasan hukum yang melindungi warga sipil dan objek sipil dari serangan langsung.
- Larangan Penderitaan Berlebihan: Mengamanatkan bahwa metode dan sarana perang tidak boleh menimbulkan luka atau penderitaan yang tidak perlu.
- Prinsip Proporsionalitas: Mengharuskan bahwa kerusakan pada warga sipil dan objek sipil tidak boleh melebihi keuntungan militer konkret yang diharapkan.
Pertarungan Politik dan Komitmen Hukum Humaniter
Tantangan terbesar dari gagasan Mahkamah Konstitusi ini terletak pada ranah politik praktis di parlemen. Di sana, pandangan yang memposisikan hukum pertahanan sebagai instrumen kekuasaan yang rigid kerap bertabrakan dengan visi hukum sebagai penjaga martabat manusia. RUU Pertahanan yang berbasis etika perang akan memperkuat posisi hukum Indonesia di forum internasional, memberikan legitimasi moral untuk menolak metode perang yang melanggar kemanusiaan, dan sekaligus menjadi preseden bagi negara-negara lain. Namun, proses legislasi ini akan menjadi ujian nyata bagi komitmen Indonesia terhadap hukum konstitusi dan norma-norma universal.
Mahkamah Konstitusi secara tegas mendorong agar pembahasan RUU Pertahanan ini tidak lagi didominasi oleh narasi keamanan sempit, tetapi melibatkan secara aktif para ahli etika militer, organisasi hak asasi manusia, dan perwakilan masyarakat sipil. Partisipasi multistakeholder ini penting untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan tidak hanya kuat secara teknis-operasional, tetapi juga bernuansa etis dan sejalan dengan jiwa konstitusi yang menghargai hidup manusia sebagai nilai tertinggi.
Lantas, bisakah kita membayangkan sebuah hukum pertahanan yang tidak hanya mengatur bagaimana memenangkan perang, tetapi lebih mendasar: bagaimana menjaga martabat kemanusiaan di tengah kekacauan konflik? Gagasan Mahkamah Konstitusi ini bukan sekadar soal memasukkan kata-kata etis ke dalam undang-undang, melainkan tentang apakah Indonesia berani menegaskan bahwa bahkan dalam situasi perang sekalipun, negara tetap terikat pada prinsip-prinsip moral yang membedakan peradaban dari barbarisme. Ini adalah pertanyaan konstitusional yang menuntut jawaban politis yang berani dan etis dari para legislator kita.
