Gugurnya tiga prajurit TNI dalam serangan di Lebanon bukanlah sekadar kecelakaan operasional, melainkan pukulan telak terhadap martabat hukum dan etika dalam misi perdamaian. Peristiwa ini secara gamblang mengungkap kerentanan struktural dalam mekanisme perlindungan personel di bawah mandat UNIFIL, yang seharusnya menjamin keamanan mereka berdasarkan hukum humaniter internasional. Evaluasi mendalam yang didorong oleh SETARA Institute tidak boleh berhenti pada respons teknis—ia merupakan imperatif etis yang menguji komitmen negara terhadap konstitusi dan kewajiban melindungi setiap warga negara yang berjuang atas nama perdamaian. Dalam konteks ini, kegagalan Mitigasi Risiko dan ambiguitas Rules of Engagement menjadi sorotan utama yang membutuhkan koreksi segera.
Aturan Pelibatan dalam Sorotan: Antara Mandat Netralitas dan Hak Bela Diri
Rekomendasi untuk meninjau ulang Rules of Engagement (RoE) dalam kerangka UNIFIL menjadi titik sentral diskusi. Saat ini, aturan pelibatan seringkali membatasi personel penjaga perdamaian untuk bertindak secara defensif karena khawatir melanggar prinsip netralitas. Padahal, hukum humaniter internasional—khususnya Pasal 3 Konvensi Jenewa—menjamin hak setiap kombatan untuk melindungi diri dari serangan langsung. Ironinya, personel TNI yang bertugas justru berada dalam posisi rentan karena RoE yang ambigu, yang menyebabkan mereka tidak mampu merespons ancaman secara proporsional. Untuk mengatasi hal ini, Evaluasi Misi Perdamaian harus mencakup langkah-langkah berikut:
- Peninjauan RoE untuk memastikan personel memiliki kewenangan hukum yang jelas dalam menggunakan kekuatan defensif tanpa melanggar mandat netralitas UNIFIL.
- Klarifikasi status hukum personel TNI sebagai kombatan yang dilindungi hukum perang, sehingga serangan terhadap mereka dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa.
- Harmonisasi dengan Pasal 51 Piagam PBB tentang hak membela diri secara kolektif, agar operasi perdamaian tidak menjadi sasaran empuk kelompok bersenjata.
Tanpa koreksi ini, personel TNI akan terus terjebak dalam situasi di mana hak bela diri mereka dikorbankan demi narasi netralitas yang ambigu, sehingga martabat hukum sebagai penjaga perdamaian justru menjadi ironi.
Mitigasi Risiko sebagai Kewajiban Hukum Negara
Selain aspek aturan pelibatan, Mitigasi Risiko menjadi pilar krusial dalam Evaluasi Misi Perdamaian. Negara memiliki kewajiban hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945, untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang bertugas di medan bahaya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan lemahnya sistem deteksi ancaman dan mekanisme evakuasi darurat yang merupakan bagian dari Mitigasi Risiko. Langkah-langkah yang harus segera diambil meliputi:
- Penguatan intelijen taktis berbasis kerja sama dengan UNIFIL dan pemerintah Lebanon untuk memetakan daerah rawan serangan.
- Penyempurnaan prosedur evakuasi dengan melibatkan petugas medis tempur yang siap siaga di setiap pos, termasuk pengembangan jalur evakuasi alternatif.
- Peningkatan Perlindungan Personel melalui pelatihan peningkatan respons terhadap serangan, seperti simulasi kontak senjata dan prosedur triage medis.
Jika negara gagal memenuhi kewajiban ini, maka setiap gugurnya prajurit TNI tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga pelanggaran konstitusi yang menuntut pertanggungjawaban hukum.
Analisis kritis: Apakah kita, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi martabat hukum, rela membiarkan personel TNI menjadi korban dari ambiguitas norma internasional dan kelalaian mitigasi? Saatnya aktivis hukum dan pembuat kebijakan bergerak—bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk memastikan bahwa setiap nyawa yang dikorbankan dalam misi perdamaian benar-benar dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter dan konstitusi.
