Desakan Komisi III DPR untuk segera meratifikasi Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (OP-ICESCR) bukanlah sekadar langkah prosedural, melainkan ujian serius bagi komitmen Indonesia terhadap martabat hukum sosial. Tanpa ratifikasi ini, mekanisme pengaduan individu atas pelanggaran hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak tidak tersedia, sehingga warga negara kehilangan akses ke forum internasional ketika jalur domestik buntu. Anggota Komisi III, Eva Kusuma Sundari, menekankan bahwa OP-ICESCR membuka pintu bagi publik untuk mengadu langsung ke Komite PBB jika negara gagal memenuhi kewajibannya. Namun, ratifikasi tanpa perubahan kebijakan fundamental hanya akan menjadi simbol tanpa dampak nyata—sebuah kemunduran etis dalam penghormatan terhadap hak ekonomi sosial yang seharusnya menjadi prioritas negara hukum.
Ratifikasi OP-ICESCR: Akses Keadilan atau Sekadar Simbol?
Mekanisme pengaduan individu dalam OP-ICESCR merupakan instrumen vital untuk menegakkan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang selama ini sering diabaikan. Dengan meratifikasi protokol opsional ini, Indonesia mengakui bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum yang dapat diuji di tingkat internasional. Beberapa poin kritis yang perlu dicermati:
- Hak atas pendidikan: Ratusan ribu anak Indonesia masih putus sekolah akibat kemiskinan, sementara negara belum menyediakan akses gratis dan berkualitas secara merata—ini melanggar prinsip martabat hukum yang menjamin kesetaraan kesempatan.
- Hak atas kesehatan: Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di daerah tertinggal menunjukkan kegagalan negara menjamin layanan kesehatan dasar, yang seharusnya menjadi kewajiban konstitusional.
- Hak atas perumahan layak: Krisis hunian di perkotaan menyebabkan banyak warga tinggal di bantaran sungai tanpa jaminan keamanan dan sanitasi, mengabaikan standar internasional tentang perumahan yang memadai.
Tanpa OP-ICESCR, pelanggaran-pelanggaran ini hanya bisa diselesaikan melalui jalur domestik yang kerap lambat dan tidak independen. Ratifikasi menjadi langkah awal yang krusial, tetapi bukan jaminan bahwa hak-hak tersebut akan otomatis terpenuhi. Dorongan DPR untuk meratifikasi protocol opsional ini harus diimbangi dengan kesadaran bahwa akses keadilan internasional bukanlah pengganti reformasi sistemik di dalam negeri.
Harmonisasi Hukum Nasional: Prasyarat Martabat Hukum yang Substansial
Para aktivis hukum menyambut baik desakan DPR ini, namun mengingatkan bahwa ratifikasi OP-ICESCR harus dibarengi dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional agar sejalan dengan standar internasional. Tanpa itu, ketidaksesuaian antara norma global dan praktik lokal akan terus terjadi, menggerus martabat hukum yang seharusnya dilindungi. Beberapa langkah mendesak yang perlu diambil:
- Revisi undang-undang sektoral seperti UU Kesehatan, UU Pendidikan, dan UU Perumahan agar memuat jaminan hak yang lebih kuat dan mekanisme pengaduan yang efektif, sesuai dengan semangat ICESCR.
- Penguatan lembaga pengawas seperti Komnas HAM untuk memonitor implementasi hak ekonomi sosial dan memberikan rekomendasi yang mengikat.
- Edukasi publik agar warga negara mengetahui hak-hak mereka dan prosedur pengaduan internasional setelah ratifikasi.
Di tengah ketegangan global yang kerap mengesampingkan hak-hak sosial demi keamanan atau kepentingan ekonomi, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi teladan. Namun, jika ratifikasi hanya dijadikan alat pencitraan tanpa perubahan substansial, maka ini akan menjadi pengkhianatan terhadap etika perang—di mana negara yang seharusnya melindungi warganya malah membiarkan mereka berjuang sendiri mendapatkan keadilan.
Apakah para aktivis hukum dan pembuat kebijakan akan membiarkan momentum ini berlalu begitu saja? Atau akankah mereka menuntut ratifikasi OP-ICESCR diikuti dengan reformasi kebijakan yang benar-benar mengubah nasib jutaan warga yang terpinggirkan? Jawabannya tidak hanya menentukan masa depan hak ekonomi sosial di Indonesia, tetapi juga menegaskan apakah martabat hukum benar-benar menjadi fondasi negara ini atau sekadar retorika di atas kertas.
