Penangkapan sembilan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 oleh pasukan Israel di perairan internasional merupakan tindakan yang menabrak sejumlah prinsip hukum laut dan etika perang secara frontal. Aksi yang terjadi di luar yurisdiksi teritorial Israel ini bukan sekadar insiden maritim biasa, melainkan bentuk penculikan terhadap para aktivis kemanusiaan yang tengah menjalankan misi damai. Dari perspektif hukum internasional, tindakan Israel menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas penahanan di bawah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan hukum humaniter internasional. Misi flotilla yang membawa bantuan untuk Palestina seharusnya dilindungi oleh prinsip kebebasan navigasi di laut lepas dan hak untuk memberikan bantuan kemanusiaan—sebuah kewajiban erga omnes yang mengikat semua negara.
Pelanggaran Hukum Laut dan Kedaulatan Personal
Dalam kerangka hukum laut, tindakan Israel melanggar secara fundamental ketentuan UNCLOS yang mengatur yurisdiksi di laut lepas. Berdasarkan Pasal 87 UNCLOS, setiap negara memiliki kebebasan navigasi di laut lepas tanpa intervensi sewenang-wenang dari negara lain. Israel tidak memiliki yurisdiksi untuk menghentikan dan menahan kapal sipil yang berada di perairan internasional, kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas, seperti dugaan pembajakan atau perbudakan—yang jelas tidak berlaku dalam kasus ini. Lebih dari itu, penculikan terhadap sembilan WNI juga melanggar kedaulatan personal Indonesia atas warganya, sebagaimana diatur dalam prinsip perlindungan diplomatik. Berikut adalah beberapa norma hukum yang dilanggar:
- Pasal 87 UNCLOS: Kebebasan navigasi di laut lepas, yang menjamin pergerakan kapal non-komersial tanpa gangguan.
- Pasal 97 UNCLOS: Yurisdiksi pidana eksklusif negara bendera di laut lepas, sehingga Indonesia—sebagai negara bendera kapal—berhak menuntut pertanggungjawaban.
- Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Hak atas peradilan yang adil, yang diabaikan dalam proses penangkapan tanpa dasar hukum.
- Prinsip erga omnes: Kewajiban semua negara untuk tidak menghalangi bantuan kemanusiaan, yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.
Etika Perang dan Prinsip Pembedaan
Dari sudut pandang etika perang, operasi militer Israel terhadap konvoi sipil yang jelas-jelas bersifat non-kombatan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar hukum humaniter internasional. Prinsip pembedaan (distinction) yang diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan objek sipil. Konvoi Global Sumud Flotilla tidak membawa senjata atau personel militer, melainkan bantuan medis, makanan, dan kebutuhan dasar untuk Palestina. Dengan menyerang kapal ini, Israel mereduksi ruang gerak solidaritas kemanusiaan sipil global menjadi arena konflik militer—sebuah pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas yang melarang serangan yang mengakibatkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Tindakan ini juga bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2249 (2015) yang menekankan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi diplomasi hukum Indonesia. Sejauh mana negara dapat membela warga negaranya dengan menggunakan instrumen hukum internasional secara ofensif, dan menuntut akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain di forum dunia? Lebih dari itu, peristiwa ini menggugah kesadaran kolektif aktivis hukum bahwa perlindungan terhadap aktivis kemanusiaan di perairan internasional tidak boleh dikalahkan oleh kekuatan militer. Jika prinsip-prinsip UNCLOS dan hukum humaniter dibiarkan diinjak-injak tanpa konsekuensi, maka fondasi tatanan hukum internasional akan runtuh. Pertanyaan etis yang menggantung: apakah kita hanya akan menjadi penonton ketika negara besar melanggar kedaulatan dan hak asasi manusia di hadapan dunia, atau akankah Indonesia dan masyarakat internasional mengambil sikap tegas untuk menegakkan hukum?
