Pemerintah Indonesia secara sistematis menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) dalam menangani kekerasan bersenjata di Papua dengan menolak mengakui kualifikasi konflik bersenjata non-internasional, sementara secara paralel mengerahkan operasi militer dengan narasi 'perang melawan teror'. Inkonsistensi konseptual ini bukan hanya pelanggaran prosedural, melainkan pelanggaran etis mendasar terhadap prinsip martabat hukum yang melanggengkan siklus kekerasan dan mengikis mekanisme akuntabilitas.
Zona Abu-Abu Normatif: Tabrakan Hukum Humaniter dan Hukum Pidana yang Merusak Prinsip Perlindungan
Inti persoalan terletak pada penolakan negara untuk mengkualifikasi fakta di lapangan sesuai standar hukum humaniter internasional. Pengakuan status konflik bersenjata non-internasional menurut Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Additional Protocol II 1977 adalah komitmen normatif, bukan pengakuan politik. Penolakan ini menghasilkan zona abu-abu berbahaya yang justru melumpuhkan perlindungan hukum. Tabrakan antara dua rezim hukum ini—Hukum Humaniter vs Hukum Pidana—menciptakan situasi paradoks:
- Status Pemberontak dan personelnya tidak diakui sebagai tawanan perang (prisoners of war), namun juga tidak diperlakukan sebagai tersangka biasa dengan jaminan hak beracara penuh dalam sistem pidana.
- Kombatan yang tertangkap terjebak dalam limbo hukum, membuka peluang bagi praktik penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan eksekusi di luar pengadilan.
- Prinsip dasar hukum humaniter—pembedaan antara kombatan dan warga sipil, proporsionalitas, dan kemanusiaan—tidak diterapkan secara konsisten, meninggalkan populasi sipil rentan tanpa perlindungan yang jelas.
Dengan demikian, ketiadaan Kerangka Hukum Konflik yang tegas justru menghasilkan kekosongan akuntabilitas di mana kekerasan berlangsung tanpa rambu normatif yang mengikat.
Implikasi Etis: Kegagalan Struktural yang Menggerus Fondasi Negara Hukum
Kekosongan kerangka ini merupakan kegagalan struktural dengan konsekuensi etis yang mendalam, secara sistematis melemahkan fondasi rule of law. Situasi ini melanggar prinsip legalitas (nullum crimen sine lege), karena tidak ada hukum yang tegas dan dapat diprediksi mengatur status dan perlakuan terhadap semua pihak dalam konflik. Lebih jauh, hal ini mengaburkan tanggung jawab komando (command responsibility), memungkinkan aparat bersembunyi di balik aturan operasi internal yang tidak transparan dan tidak sesuai standar internasional. Yang paling fatal, negara mengingkari komitmennya sebagai pihak pada Konvensi Jenewa dan berbagai instrumen HAM internasional, merusak legitimasi dan kredibilitas Indonesia di mata hukum global.
Ini adalah preseden berbahaya di mana kekerasan negara dapat dilepaskan dari kendali norma. Setiap eksekusi tanpa pengadilan yang adil dan setiap penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas adalah paku yang mengubur kredibilitas negara berdasarkan hukum. Narasi keamanan nasional yang diprioritaskan di atas imperatif hukum dan kemanusiaan menciptakan pola pelanggaran berulang yang sulit dipertanggungjawabkan.
Lantas, hingga kapan kita membiarkan ambivalensi hukum ini terus mengorbankan martabat manusia dan prinsip-prinsip peradaban yang seharusnya dijunjung tinggi? Pertanyaan etis ini menuntut respons tegas dari seluruh aktivis hukum dan masyarakat sipil untuk mendesak transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kerangka hukum internasional yang telah disepakati. Ketika negara memilih berada di dalam zona abu-abu normatif, tugas kitalah untuk menerangi dan menuntut kejelasan, karena dalam ketidakjelasan hukum itu lah kekerasan tanpa batas tumbuh subur.
