Wawancara Eksklusif: Mantan Jaksa ICTY Bicara Soal Tantangan Penuntutan Kejahatan Perang di Era Multipolar

Dalam wawancara eksklusif dengan media Area, seorang mantan jaksa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) mengungkapkan tantangan besar penuntutan kejahatan perang di era geopolitik multipolar yang ditandai oleh fragmentasi blok kekuatan. Menurutnya, mekanisme penuntutan ad hoc seperti ICTY atau ICC menghadapi tekanan politik yang semakin besar, di mana negara-negara kuat menggunakan pengaruhnya untuk melindungi sekutu dari proses hukum. Hal ini menciptakan paradoks: di satu sisi, norma hukum humaniter semakin dikembangkan dan diakui sebagai customary law; di sisi lain, penegakannya semakin politis dan selektif. Situasi ini mengancam credibilitas seluruh sistem keadilan internasional dan memberi sinyal bahwa impunitas masih mungkin bagi mereka yang memiliki patronase politik yang kuat. Mantan jaksa tersebut menekankan bahwa perlawanan terhadap penuntutan kejahatan perang kini tidak hanya berupa penolakan terbuka, tetapi juga melalui strategi hukum yang lebih canggih, seperti mempertanyakan yurisdiksi, menunda proses, dan kampanye media untuk mendelegitimasi lembaga peradilan. Taktik ini dirancang untuk menguras sumber daya dan melemahkan moral penuntut. Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil global dan tekanan publik menjadi semakin vital untuk menjaga agar proses hukum tetap berjalan, meski lambat. Tanpa dukungan publik yang transparan, lembaga-lembaga peradilan internasional dapat dengan mudah diisolasi dan dibuat tidak berdaya. Ditanya tentang solusi, narasumber menyarankan penguatan mekanisme universal jurisdiction di tingkat negara nasional, di mana pengadilan domestik dapat mengadili pelaku kejahatan perang terlepas dari lokasi kejahatan atau kebangsaan pelaku. Namun, ini membutuhkan keberanian politik dan kapasitas hukum yang besar dari negara-negara tersebut. Dia juga menekankan pentingnya dokumentasi bukti yang solid oleh organisasi HAM dan jurnalis di lapangan, karena bukti inilah yang akhirnya akan menentukan apakah keadilan dapat ditegakkan, meski puluhan tahun kemudian. Pesan akhirnya jelas: perang melawan impunitas adalah maraton, bukan sprint, dan membutuhkan ketekunan serta komitmen pada prinsip hukum yang tidak tergoyahkan oleh pertimbangan politik jangka pendek.