Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai benteng terakhir keadilan transnasional kini tengah dihadapkan pada tantangan eksistensial. Dalam wawancara eksklusif, mantan jaksa ICC membeberkan realitas pahit: kerangka hukum humaniter internasional konvensional—dengan dikotomi kombatan-sipil dan kategori konflik yang rigid—terbukti rapuh menghadapi realitas kontemporer. Konflik hybrid yang memadukan perang proxy, cyber warfare, dan aktor bersenjata non-negara secara sengaja mengaburkan garis tanggung jawab, menciptakan zona abu-abu yang memudarkan prinsip pertanggungjawaban individu dan melanggengkan impunitas.
Mengurai Kekaburan Normatif dalam Arena Konflik Hybrid
Penuntutan kejahatan perang era kini tidak lagi sekadar membuktikan pelanggaran dalam pertempuran linear. Tantangan mendasar terletak pada atribusi tanggung jawab komando dalam operasi yang melibatkan aktor ganda—negara, kelompok proxy, dan kontraktor militer swasta. Konflik Hybrid dengan sengaja dirancang untuk memanipulasi celah hukum, di mana aktor utama bisa menyembunyikan tangan mereka di balik lapisan-lapisan deniabilitas. Ini bukan sekadar masalah teknis pembuktian, melainkan serangan sistematis terhadap fondasi hukum internasional yang dibangun di atas prinsip kejelasan pihak yang bertanggung jawab. Hakikat perang yang membaur dengan operasi keamanan, intelijen, dan serangan siber mengancam nilai-nilai inti Konvensi Jenewa yang dirancang untuk melindungi martabat manusia dalam situasi bersenjata.
Uji Kredibilitas dan Tekanan Politik terhadap Keadilan Global
Penuntutan di bawah naungan ICC kini tak hanya bergulat dengan kompleksitas bukti, tetapi juga dibayang-bayangi tekanan geopolitik yang menghambat independensinya. Mantan jaksa tersebut mengakui tekanan politik besar dalam menyelidiki kejahatan yang melibatkan negara-negara kuat, sebuah pengakuan yang menyentuh inti krisis legitimasi peradilan internasional. Konsekuensinya jelas:
- Prinsip universalitas keadilan—bahwa hukum berlaku sama bagi semua—terancam menjadi sekadar retorika kosong.
- Kredibilitas ICC sebagai penegak hukum global tergantung pada kemampuannya bertahan dari intervensi politik dan menyelidiki tanpa pandang bulu.
- Ketidakberanian menghadapi aktor-aktor kuat akan mengikis kepercayaan korban dan komunitas internasional, menjadikan ICC sebagai lembaga simbolis tanpa gigi.
Oleh karena itu, seruan untuk pembaruan instrumen hukum bukanlah sekadar anjuran teknis, melainkan keharusan moral. Hukum humaniter internasional tidak boleh dibiarkan tertinggal oleh kreativitas destruktif para pelaku perang. Namun, pembaruan ini harus dilakukan tanpa mengorbankan prinsip perlindungan dasar bagi manusia, yang merupakan jiwa dari seluruh kerangka hukum perang. Upaya ini harus melibatkan penegasan kembali prinsip tanggung jawab komando, perluasan definisi ‘konflik bersenjata’ untuk mencakup operasi hybrid, dan penguatan mekanisme atribusi untuk serangan siber dan perang proxy.
Pada akhirnya, pertanyaan paling kritis yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum dan pendukung keadilan adalah: Apakah kita akan membiarkan kekaburan yang disengaja dalam konflik hybrid menjadi tameng bagi pelaku kejahatan perang untuk lolos dari pertanggungjawaban? Tantangan yang diungkap mantan jaksa ICC ini adalah ujian nyata bagi integritas sistem hukum internasional. Jika mekanisme seperti Mahkamah Pidana Internasional gagal beradaptasi dan menegakkan hukum di tengah tekanan politik, maka kita secara kolektif telah mengkhianati janji ‘Never Again’ dan membiarkan martabat hukum dikalahkan oleh kalkulasi kekuasaan.
