Tragedi berdarah di Jayawijaya kembali mencoreng martabat hukum dan etika perang. Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat melaksanakan tugas meninjau program cetak sawah di Distrik Muliama. Insiden ini bukan sekadar tindak kekerasan, melainkan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip pembedaan (distinction) yang melarang segala bentuk serangan terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Negara memiliki kewajiban mendasar untuk melindungi setiap warga negaranya dari ancaman kekerasan, namun realitas di Papua menunjukkan bahwa korban sipil terus berjatuhan—sebuah alarm etis yang tidak boleh diabaikan.
Pelanggaran Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional
Prinsip pembedaan merupakan pilar utama HHI yang termaktub dalam Pasal 48 dan 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Prinsip ini secara tegas membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta melarang serangan yang tidak membedakan sasaran. Tiga pegawai pertanian yang gugur adalah warga sipil murni yang tengah menjalankan tugas pembangunan—bukan kombatan atau target militer. Tindakan KKB yang secara sengaja menembak mereka merupakan pelanggaran berat yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang.
- Pasal 51 Protokol Tambahan I: Melarang serangan terhadap warga sipil dan penduduk sipil secara umum.
- Pasal 85 ayat 3: Menyebut bahwa serangan yang secara sengaja menyerang warga sipil merupakan pelanggaran berat (grave breach).
- Pasal 13 Konvensi Jenewa IV: Menegaskan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik.
Kekerasan di Papua kerap menyasar simbol-simbol negara dan pelayanan publik, seperti yang terjadi pada para pegawai dinas ini. Pola ini menunjukkan bahwa KKB tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga norma-norma universal yang melindungi keselamatan warga sipil. Papua terus menjadi medan pelanggaran yang menuntut pertanggungjawaban hukum, baik terhadap pelaku maupun terhadap sistem yang gagal mencegah terulangnya Kekerasan terhadap Korban Sipil.
Tanggung Jawab Ganda Negara: Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Di tengah duka yang mendalam, muncul pertanyaan tentang tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya. Negara memiliki kewajiban ganda: pertama, menegakkan hukum dengan menindak tegas pelaku kekerasan bersenjata, dan kedua, memastikan bahwa respons keamanan yang diambil tidak justru memperburuk situasi kemanusiaan. Pendekatan yang hanya mengandalkan kekuatan militer tanpa menyentuh akar konflik hanya akan memicu siklus Kekerasan baru, dan rakyat sipil—seperti yang terjadi di Jayawijaya—menjadi korban paling rentan.
- Kewajiban positif negara: Melindungi warga sipil dari ancaman KKB melalui operasi yang proporsional dan sesuai hukum.
- Kewajiban negatif negara: Tidak melakukan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum, seperti penggunaan kekuatan berlebihan atau penangkapan sewenang-wenang.
- Prinsip proporsionalitas dalam HHI dan hukum HAM internasional mengharuskan setiap tindakan keamanan mempertimbangkan dampak terhadap warga sipil.
Kematian ketiga pegawai Dinas Pertanian bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari pola serangan terhadap aparatur negara dan program pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Papua. Tanpa adanya penyelesaian konflik yang komprehensif—yang melibatkan dialog, pengakuan hak-hak dasar, dan pembangunan yang adil—maka Korban Sipil akan terus berjatuhan. Papua membutuhkan pendekatan yang menghormati martabat hukum dan HAM, bukan sekadar operasi keamanan yang berisiko menimbulkan korban baru.
Analisis kritis ini mengajak para aktivis hukum untuk tidak hanya mengecam kekerasan, tetapi juga menuntut akuntabilitas negara dan para pelaku. Apakah kita akan terus membiarkan siklus kekerasan di Jayawijaya ini berulang tanpa adanya perubahan fundamental dalam strategi penyelesaian konflik? Saatnya hukum berbicara, dan etika perang menjadi pedoman yang tidak bisa ditawar lagi.
