Di tengah landskap kebebasan sipil yang semakin terkikis, rencana Menteri HAM Natalius Pigai untuk membentuk tim asesor yang akan ‘menilai status’ aktivis HAM bukan sekadar kebijakan administratif yang keliru. Ia merupakan sebuah serangan frontal terhadap prinsip universalitas hak asasi manusia dan penyimpangan mendasar dari kewajiban negara untuk melindungi, bukan mengkontrol, para pembelanya. Wacana sertifikasi ini, meski dibungkus dengan dalih menjaga profesionalisme dan keikhlasan, secara hakiki mengancam esensi perjuangan HAM itu sendiri: sebuah tindakan moral dan kewarganegaraan yang justru sering kali lahir dari perlawanan terhadap otoritas negara.
Mengurai Pelanggaran Terhadap Norma Hukum Internasional
Argumen Natalius Pigai bahwa negara perlu ‘menyaring’ klaim aktivis untuk mencegah penyalahgunaan status dengan mudah dapat dibongkar oleh kerangka hukum internasional yang mengikat. Rencana tersebut bertabrakan langsung dengan semangat dan substansi Deklarasi PBB tentang Pembela HAM 1998 (Deklarasi 1998). Deklarasi ini dengan tegas menegaskan bahwa setiap orang, baik secara individu maupun bersama-sama, berhak untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan serta perlindungan HAM. Kewajiban inti negara, sebagaimana diatur dalam instrumen ini, adalah:
- Melindungi pembela HAM dari ancaman, kekerasan, dan intimidasi.
- Menjamin lingkungan yang aman dan memungkinkan bagi pekerjaan mereka.
- Mengakui peran legitim mereka dalam masyarakat, bukan mempertanyakannya.
Dengan merancang mekanisme ‘validasi administratif’, pemerintah bukan hanya mengabaikan kewajibannya, tetapi secara aktif mengambil peran sebagai ‘hakim’ yang menentukan siapa yang berhak menyandang gelar pembela HAM. Ini menggeser HAM dari hak yang melekat pada martabat manusia menjadi sebuah privilege atau lisensi yang diberikan negara. Pergeseran paradigma yang berbahaya ini meruntuhkan fondasi demokrasi dan membuka pintu bagi instrumentalisasi hukum untuk kepentingan politik penguasa.
Dimensi Etika Kekuasaan: Dari Pelindung Menjadi Pengawas
Di balik retorika penyaringan, terdapat logika kekuasaan yang problematik secara etis. Rencana sertifikasi aktivis mencerminkan keinginan negara untuk memonopoli narasi dan ruang legitimasi dalam perjuangan HAM. Amnesty International Indonesia telah tepat menilai bahwa kebijakan semacam ini berpotensi menjadi alat represif. Dalam etika pemerintahan, terutama di bidang HAM, prinsip subsidiaritas dan penghormatan terhadap otonomi masyarakat sipil adalah hal mutlak. Negara yang sehat justru membuka ruang bagi kritik dan pengawasan independen dari warga negaranya. Upaya Natalius Pigai untuk ‘mengatur-atur’ justru menunjukkan ketidaknyamanan, bahkan kecurigaan, terhadap suara-suara kritis yang menjadi penyeimbang kekuasaan. Tindakan ini mengkhianati semangat Deklarasi 1998 yang memposisikan pembela HAM sebagai mitra, bukan subjek, dari negara.
Implikasi konkretnya terhadap kebebasan sipil sungguh mengkhawatirkan. Mekanisme asesmen yang dikendalikan negara berpotensi digunakan untuk:
- Mengkriminalisasi atau mendiskreditkan aktivis yang vokal mengkritik kebijakan pemerintah.
- Membatasi ruang gerak dan akses pendanaan bagi kelompok yang dianggap ‘tidak memenuhi kriteria’.
- Menciptakan hierarki palsu di antara para pembela HAM, memecah-belah solidaritas, dan meredam semangat kolektif.
Pada akhirnya, wacana ini bukan tentang meningkatkan akuntabilitas aktivisme HAM, melainkan tentang mengendalikannya. Ini adalah bentuk pelembagaan ketidakpercayaan negara terhadap warganya yang paling peduli pada keadilan dan martabat manusia.
Lantas, di titik mana kita harus berdiri? Apakah kita akan membiarkan otoritas negara mendefinisikan ulang—dan pada gilirannya, membatasi—siapa yang berhak memperjuangkan hak-hak kita sendiri? Rencana Menteri HAM Natalius Pigai ini adalah ujian nyata bagi integritas seluruh komunitas hukum dan aktivis HAM di Indonesia. Menyikapi wacana berbahaya ini bukan hanya soal menolak sebuah kebijakan teknis, tetapi tentang mempertahankan prinsip bahwa perjuangan untuk martabat manusia selalu berada di luar dan sering kali melawan logika sertifikasi birokratis. Kesediaan untuk mengkritik penguasa, itulah ujian sejati seorang aktivis—sebuah ujian yang tidak boleh dinilai oleh penguasa itu sendiri.
