Kematian Hermanus Hogajau, pentolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan Satgas TNI di Intan Jaya, membuka luka lama dalam praksis penegakan hukum di daerah konflik. Alih-alih menjadi titik terang, peristiwa ini justru memunculkan pertanyaan mendasar tentang martabat hukum dan etika operasi militer. Narasi resmi yang mencitrakan Hogajau sebagai 'pentolan sadis' dengan tuduhan pemerkosaan, perampokan, hingga pembakaran gereja dan sekolah, berhadapan langsung dengan prinsip universal bahwa setiap orang berhak atas proses hukum yang adil. Tanpa pengadilan yang kredibel, tuduhan-tuduhan tersebut hanya menjadi monumen keabsahan sepihak yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.
Prinsip Hukum yang Terkoyak: Dari Praduga Tak Bersalah hingga Hak atas Pengadilan yang Adil
Dalam setiap sistem hukum yang beradab, konsep due process of law dan praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan fondasi yang tak tergantikan. Kematian Hogajau dalam kontak tembak menutup ruang bagi proses hukum terbuka untuk membuktikan kebenaran materiil dari tudingan yang dialamatkan kepadanya. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005, secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk diadili secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen. Ketika seseorang dianggap bersalah tanpa pernah melewati proses pembuktian di pengadilan, maka prinsip penegakan hukum yang transparan dan kredibel ikut terkoyak. Situasi ini menciptakan preseden berbahaya di mana penyelesaian konflik lebih mengutamakan cara-cara ekstrayudisial daripada jalur hukum yang seharusnya menjadi tiang utama negara hukum. Lebih jauh, impunitas struktural berpotensi menguat: jika setiap tudingan kejahatan serius diselesaikan dengan tembakan, maka tidak akan pernah ada peluang bagi pengadilan untuk memeriksa baik tuduhan terhadap korban maupun dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat.
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 14 ICCPR: menjamin hak untuk diadili di muka pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak berpihak, serta hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
- Asas Legalitas: setiap tindakan penegakan hukum harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh diselesaikan secara sepihak di luar mekanisme peradilan.
Etika Perang dalam Operasi Kontra-Separatis: Proporsionalitas, Pembedaan, dan Akuntabilitas
Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional (HHI) sebagaimana tertuang dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 mengatur bahwa operasi militer, meskipun menargetkan kombatan, harus mematuhi prinsip proporsionalitas dan pembedaan. Operasi kontra-separatis seperti yang terjadi di Intan Jaya bukanlah medan perang terbuka yang steril; ia berlangsung di tengah masyarakat sipil yang rentan menjadi korban. Laporan mengenai 'sederet dosa' Hogajau yang tidak pernah diadili menjadi pisau bermata dua: di satu sisi, bisa digunakan sebagai justifikasi operasi, tetapi di sisi lain justru membuka celah interpretasi sepihak yang merusak kredibilitas penegakan hukum. Pertanyaan etis yang muncul adalah: sejauh mana operasi militer telah memperhitungkan prinsip proporsionalitas? Apakah setiap langkah telah dilakukan dengan pembedaan yang jelas antara kombatan dan non-kombatan? Ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang independen mengaburkan batas antara operasi yang sah dan tindakan di luar hukum. Prinsip akuntabilitas dalam HHI menuntut agar setiap dugaan pelanggaran—termasuk yang dilakukan oleh aparat—dapat diperiksa secara transparan untuk mencegah budaya impunitas dan mengokohkan supremasi hukum di atas segala bentuk kekerasan.
- Prinsip Proporsionalitas: kerugian yang ditimbulkan pada warga sipil dan properti sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperkirakan.
- Prinsip Pembedaan: pihak yang bersengketa wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta hanya menyerang sasaran militer yang sah.
- Prinsip Akuntabilitas: setiap insiden yang mengakibatkan kematian atau cedera harus diselidiki secara independen untuk memastikan kepatuhan terhadap HHI.
Peristiwa ini mempertegas urgensi bagi Indonesia untuk secara konsisten membangun mekanisme hukum domestik yang mampu mengadili pelaku kejahatan serius di daerah konflik—baik dari kelompok separatis maupun aparat keamanan. Tanpa pengadilan yang adil dan terbuka, penyelesaian konflik hanya akan menjadi siklus kekerasan yang tak berujung. Kerangka hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia terhadap penghormatan HAM harus tercermin dalam setiap operasi keamanan, dengan memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran oleh siapa pun dapat diperiksa secara independen. Pertanyaan etis yang menggugah bagi para aktivis hukum adalah: kapan kita akan berhenti membiarkan pengadilan publik dan stigma sepihak menggantikan proses hukum yang beradab, dan mulai menuntut akuntabilitas hukum yang setara bagi semua pihak di Papua?
