Dua puluh tahun setelah pengesahan UU Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000), Indonesia masih terperangkap dalam lingkaran setan impunitas bagi pelanggar HAM berat masa lalu. Evaluasi kritis terhadap undang-undang ini mengungkap kelemahan struktural yang sistematis—bukan sekadar kebetulan politik, melainkan desain hukum yang sejak awal dibangun untuk melindungi kepentingan elite. Ketidakmampuan menuntaskan kasus-kasus besar seperti tragedi 1965-66, kerusuhan 1998, Trisakti-Semanggi, serta konflik berkepanjangan di Aceh dan Papua menjadi bukti nyata bahwa reformasi hukum yang dijanjikan era transisi ternyata setengah hati.
Kelemahan Struktural UU Pengadilan HAM: Antara Desain Hukum dan Kepentingan Politik
Secara normatif, UU No. 26 Tahun 2000 seharusnya menjadi instrumen akuntabilitas yang selaras dengan standar internasional. Namun, analisis yuridis menunjukkan sejumlah cacat fundamental yang membuat undang-undang ini justru menjadi tameng bagi pelaku kejahatan. Beberapa kelemahan utama yang harus menjadi perhatian aktivis hukum adalah:
- Definisi kejahatan HAM berat yang terbatas dan tidak selaras dengan perkembangan hukum internasional, terutama dalam mengakomodasi kejahatan agresi dan perluasan makna kejahatan kemanusiaan.
- Mekanisme pembentukan pengadilan ad hoc yang sangat politis—membutuhkan keputusan presiden dan persetujuan DPR, sehingga proses peradilan menjadi sandera negosiasi politik yang tidak pernah berujung.
- Ketentuan pertanggungjawaban komando yang lemah, tidak memenuhi standar Statuta Roma, sehingga atasan yang mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan bawahannya justru lolos dari jerat hukum.
- Persyaratan berlapis yang memberikan kewenangan diskresioner besar pada eksekutif, menjadikan proses hukum mudah dihambat oleh kepentingan sesaat penguasa.
Kelemahan-kelemahan ini bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga cerminan dari kompromi politik yang tidak tuntas pada masa transisi. Ketika tuntutan keadilan dikorbankan demi rekonsiliasi yang elitis, maka yang terjadi bukanlah perdamaian, melainkan penundaan keadilan yang berkepanjangan. Ini merupakan pelanggaran terhadap etika perang dan martabat hukum, di mana korban tidak pernah mendapatkan pengakuan dan pemulihan yang layak.
Masa Depan Pemberantasan Impunitas: Menuntut Revisi yang Berani dan Independen
Masa depan pemberantasan impunitas di Indonesia sangat bergantung pada keberanian politik untuk merevisi UU Pengadilan HAM agar selaras dengan Statuta Roma dan prinsip-prinsip keadilan transisional. Revisi yang mendesak harus mencakup perluasan yurisdiksi terhadap semua kejahatan HAM berat, penguatan pertanggungjawaban komando yang tidak memberikan celah bagi atasan, serta mekanisme pembentukan pengadilan yang independen dari intervensi eksekutif dan legislatif. Tanpa langkah ini, doktrin pertanggungjawaban pidana internasional akan tetap menjadi wacana tanpa implementasi di Indonesia.
Lebih dari sekadar perubahan teks undang-undang, reformasi ini menuntut perubahan paradigma dalam memandang keadilan. Keadilan transisional bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan martabat korban, mengungkap kebenaran sejarah, dan membangun institusi yang mampu mencegah terulangnya kekejaman. Jika negara terus menunda, maka setiap tahun yang berlalu semakin mengubur bukti dan ingatan kolektif yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka bangsa.
Pada akhirnya, kita harus bertanya: apakah Indonesia benar-benar serius menegakkan akuntabilitas, atau hanya menjadikan hukum sebagai instrumen legitimasi politik? Bukankah kegagalan menuntaskan kasus-kasus HAM berat selama dua dekade adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah reformasi 1998? Aktivis hukum, akademisi, dan praktisi harus bersatu menuntut revisi UU Pengadilan HAM sebagai langkah awal yang tidak bisa ditawar. Ketika keadilan terus ditunda, maka bukan hanya korban yang kehilangan harapan, melainkan juga masa depan bangsa yang tidak akan pernah lepas dari bayang-bayang impunitas. Sudah saatnya hukum berbicara lebih keras daripada kepentingan politik.
