Refleksi Etis Pasca-Konflik: Rekonsiliasi atau Pengadilan? Dilema Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Opini kritis ini membedah dilema mendasar yang masih menghantui Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM berat masa lalu: memilih jalan rekonsiliasi tanpa pengadilan atau menempuh proses hukum yang berpotensi mengganggu stabilitas. Penulis, seorang ahli hukum konstitusi, berargumen bahwa dikotomi ini sesat dan sering digunakan sebagai pembenaran untuk tidak melakukan apa-apa. Hukum internasional, melalui prinsip 'no impunity', dengan jelas menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida tidak dapat diselesaikan hanya dengan maaf-maafan politik. Rekonsiliasi tanpa keadilan adalah rekonsiliasi palsu yang hanya mengubur luka dalam-dalam, siap meledak di kemudian hari. Secara etis, pilihan ini menyangkut martabat korban dan komitmen bangsa terhadap negara hukum. Mengabaikan proses hukum demi stabilitas jangka pendek adalah pengkhianatan terhadap prinsip dasar bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua, tanpa pandang status atau masa lalu pelaku. Opini ini mengkritik lemahnya instrumen hukum nasional, seperti pengadilan HAM ad hoc, yang sarat dengan hambatan politik, serta ketiadaan kemauan untuk menggunakan mekanisme universal jurisdiction atau merujuk kasus ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kondisi ini mencerminkan ketidakdewasaan sistem hukum Indonesia dalam menghadapi masa kelamnya sendiri. Penulis menawarkan jalan ketiga yang integratif: proses pengadilan yang kredibel harus menjadi fondasi, baru kemudian dilengkapi dengan mekanisme rekonsiliasi seperti komisi kebenaran dan reparasi bagi korban. Tanpa fondasi keadilan, rekonsiliasi hanyalah amnesia yang dilembagakan. Bagi Indonesia yang ingin dihormati di forum hukum internasional, menyelesaikan beban sejarah dengan berani dan sesuai norma hukum global bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk membangun masa depan yang lebih bermartabat dan benar-benar damai.