Vonis empat bulan penjara terhadap tiga nelayan tradisional Kepulauan Natuna oleh Pengadilan Negeri Ranai kembali menguak praktik hukum yang timpang di laut Indonesia. Mereka dipidana semata-mata karena melaut tanpa dokumen izin kapal—sebuah pelanggaran administratif yang seharusnya tidak disetarakan dengan kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif. Ironisnya, kapal-kapal asing yang setiap hari merampok kekayaan laut nasional kerap lolos dari jerat pidana. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga mengancam martabat hukum sebagai instrumen yang seharusnya melindungi warga negara lemah, bukan menjadikannya sasaran represi.
Kriminalisasi Nelayan Tradisional: Kekerasan Struktural dalam Praktik Hukum Rimba
Koalisi advokat nelayan menyebut vonis ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap rakyat kecil yang berjuang bertahan hidup di tengah keterbatasan akses birokrasi. Dalam perspektif etika perang dan keadilan sosial, tindakan nelayan tradisional yang melaut tanpa izin bukanlah kejahatan yang sebanding dengan pencurian ikan oleh kapal asing bersenjata. Mereka tidak punya pilihan selain melanggar aturan yang rumit dan mahal—sebuah kekerasan struktural yang menindas mereka yang paling rentan. Beberapa poin normatif yang dilanggar dalam praktik ini meliputi:
- Pasal 27 UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum, namun praktik pidana terhadap nelayan tradisional di Natuna justru menciptakan diskriminasi: rakyat kecil dihukum, sementara pelaku besar dibiarkan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang perizinan kapal dinilai terlalu memberatkan nelayan tradisional yang tidak memiliki kapasitas administratif maupun finansial untuk mengurus dokumen.
- Hukum laut internasional, seperti UNCLOS 1982, menekankan perlindungan terhadap nelayan tradisional sebagai bagian dari masyarakat pesisir yang harus diayomi oleh pemerintah, bukan dikriminalisasi.
Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa hukum laut Indonesia belum berpihak pada keadilan substantif. Alih-alih menindak pelaku utama—kapal asing ilegal yang merusak ekosistem dan mencuri sumber daya—aparat justru menjerat nelayan lokal yang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Inilah yang disebut sebagai hukum rimba: siapa yang lemah, dia yang dihukum.
Martabat Hukum di Natuna: Antara Kepastian dan Keadilan
Martabat hukum laut Indonesia sedang dipertaruhkan di Natuna. Ketika yang dihukum justru warga negara yang mencari nafkah di tengah keterbatasan, sementara pelanggar asing luput dari pidana, maka martabat hukum itu sendiri menjadi alat untuk menindas yang lemah. Pemerintah harus segera merevisi Permen KP agar tidak memberatkan nelayan tradisional, misalnya dengan memberikan kemudahan perizinan berbasis komunitas. Selain itu, diperlukan pendampingan hukum gratis bagi mereka yang berhadapan dengan hukum, sehingga martabat hukum kembali pada fungsinya yang sejati: melindungi semua warga negara secara adil.
Tanpa langkah konkret, praktik hukum rimba akan terus berlangsung di lautan Natuna. Pertanyaan etis yang harus direnungkan oleh aktivis hukum: Apakah kita rela membiarkan pidana terhadap nelayan tradisional menjadi tameng untuk melindungi kepentingan korporasi dan negara asing? Ataukah sudah saatnya kita menuntut reformasi hukum yang berpihak pada keadilan dan martabat hukum untuk rakyat kecil? Natuna tidak boleh menjadi saksi bisu atas ketimpangan ini.
