Peradilan militer yang tertutup dalam kasus Andrie Yunus bukan hanya soal prosedur teknis, tapi merupakan ancaman terhadap prinsip martabat hukum dan kepercayaan publik yang menjadi fondasi dari sistem hukum yang sehat. Natalius Pigai, mantan Komisioner Komnas HAM, dengan tegas menegaskan bahwa sidang terbuka merupakan jaminan konstitusional yang tak boleh diabaikan. Dalam konteks kasus yang telah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM, penolakan terhadap akses publik tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi mengubur hak korban untuk mengetahui kebenaran dan mengikis integritas peradilan militer.
Keterbukaan sebagai Prinsip Imperatif dalam Etika Peradilan Militer
Pigai menggarisbawahi bahwa keterbukaan peradilan bukan sekadar formalitas prosedural, tetapi merupakan instrumen etis untuk membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dalam perspektif etika perang dan hukum konflik, sidang militer yang tertutup sering kali beroperasi di zona abu-abu yang rentan terhadap manipulasi dan impunitas. Prinsip ini memiliki dimensi yang lebih luas:
- Menjamin accountability dan transparansi proses hukum, sehingga setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
- Membuka ruang bagi pengawasan kritis dari masyarakat dan lembaga pemantau HAM, yang esensial dalam kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran berat.
- Memulihkan legitimasi moral institusi peradilan militer, yang sering kali terpengaruh oleh narasi otoritas yang eksklusif.
Dalam konteks hukum internasional, seperti Statuta Roma dan prinsip jus in bello, akses publik terhadap proses peradilan merupakan bagian dari hak korban dan masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang dapat dilihat dan diakses.
Sidang Tertutup sebagai Bentuk Impunitas dan Pelanggaran Martabat Hukum
Penolakan terhadap sidang terbuka dalam kasus yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, seperti kasus Andrie Yunus, secara langsung dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menyembunyikan kebenaran dan melindungi impunitas. Dari sudut pandang hukum nasional, prinsip peradilan terbuka dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pengecualian harus memiliki dasar hukum yang sangat ketat dan justifikasi etis yang kuat. Namun, sering kali praktik peradilan militer menjadikan keterbukaan peradilan sebagai opsi, bukan imperatif, yang mencerminkan:
- Pendekatan hukum yang mengutamakan kepentingan institusi atas hak publik dan korban.
- Potensi pelanggaran terhadap prinsip due process dan hak untuk mendapat informasi.
- Kegagalan dalam memenuhi standar hukum internasional mengenai access to justice dalam konteks operasi militer.
Kata-kata Natalius Pigai adalah seruan untuk mengembalikan martabat proses hukum itu sendiri, yang hanya dapat dicapai di bawah pengawasan publik yang kritis. Ini menempatkan etika peradilan militer sebagai sebuah sistem yang harus terbuka terhadap evaluasi dan kritik, bukan sebagai ruang tertutup yang hanya diakses oleh segelintir elite hukum dan militer.
Sidang militer yang tertutup, khususnya dalam kasus yang menyangkut pelanggaran HAM berat, mengisyaratkan sebuah pertanyaan mendasar: apakah peradilan militer di Indonesia masih beroperasi sebagai lembaga yang menghormati martabat hukum dan hak publik, atau telah menjadi instrumen untuk melindungi impunitas dan mengabaikan dimensi normatif dari setiap pelanggaran? Untuk aktivis hukum, pertanyaan ini bukan sekadar retoris, tetapi sebuah dorongan untuk mengambil sikap lebih proaktif dalam memastikan bahwa sidang terbuka bukan hanya sebuah tuntutan, tetapi sebuah realitas yang harus diperjuangkan sebagai bagian dari agenda reformasi hukum dan etika peradilan militer.
