Kehadiran International Committee of the Red Cross (ICRC) di wilayah konflik, termasuk Papua, bukanlah sekadar pilihan, melainkan cerminan kepatuhan negara terhadap hukum humaniter internasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses dan peran ICRC di Papua masih sangat terbatas, terhambat oleh belitan birokrasi dan narasi kedaulatan yang kaku. Pembatasan ini bukan hanya masalah teknis atau administratif, melainkan indikasi serius tentang resistensi negara terhadap pengawasan internasional dan, secara etis, merupakan pengkhianatan terhadap semangat perlindungan kemanusiaan yang diamanatkan oleh Konvensi Jenewa.
Kewajiban Negara vs. Narasi Kedaulatan: Dimana Letak Pelanggaran?
Dalam setiap konflik bersenjata, terutama yang bersifat non-internasional seperti yang terjadi di Papua, negara memiliki kewajiban hukum yang tegas untuk memfasilitasi kerja badan humaniter netral dan imparsial seperti ICRC. Berdasarkan Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa 1949, pihak-pihak yang berkonflik wajib mengizinkan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa narasi keamanan nasional dan kedaulatan sering dijadikan tameng untuk menutup akses ICRC secara parsial. Pelanggaran ini bersifat sistemik dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, khususnya:
- Pelanggaran terhadap Hak Akses Humaniter: Negara tidak boleh menghalangi secara sewenang-wenang pergerakan personel dan pasokan bantuan ICRC. Pembatasan akses di Papua menghambat kemampuan ICRC untuk memverifikasi klaim pelanggaran, menjenguk tahanan, dan memberikan perawatan medis kepada korban dari semua pihak.
- Pelanggaran terhadap Prinsip Imparsialitas dan Netralitas: Dengan membatasi akses ICRC, negara secara tidak langsung mengendalikan informasi dan narasi konflik, yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum humaniter. ICRC harus dapat bekerja secara bebas dan independen tanpa pengaruh negara yang berkonflik.
- Pelanggaran terhadap Kewajiban Perlindungan Sipil: Dalam situasi konflik non-internasional, negara wajib melindungi warga sipil dari efek konflik. Akses ICRC yang terbatas secara langsung meningkatkan risiko penderitaan warga sipil yang tidak terjangkau bantuan medis dan evakuasi.
Ruang Kosong Propaganda vs. Investasi Legitimasi
Ketidakhadiran ICRC atau organisasi serupa yang mampu memverifikasi klaim pelanggaran dan merawat korban dari semua pihak telah meninggalkan ruang kosong yang berbahaya. Ruang ini diisi oleh saling tuduh, propaganda, dan narasi sepihak yang memperkeruh konflik tanpa ada mekanisme pengecekan faktual. Negara Indonesia menghadapi pilihan etis yang fundamental: mengizinkan peran ICRC yang lebih besar bukanlah tanda kelemahan atau intervensi asing, melainkan bukti kepercayaan diri sebuah negara hukum yang yakin bahwa tindakannya dapat bertahan di bawah pengawasan standar internasional tertinggi. Menolak akses ICRC justru akan mengikis legitimasi Indonesia di mata komunitas internasional dan di mata rakyat Papua sendiri.
Dalam jangka panjang, akses humaniter yang dibuka lebar bagi ICRC adalah investasi bagi perdamaian dan rekonsiliasi. ICRC dapat menjadi saluran komunikasi kemanusiaan yang netral, memfasilitasi pertemuan antar pihak, dan membantu membangun kepercayaan. Kegagalan negara untuk mengakui peran vital ICRC tidak hanya melanggar kewajiban hukum internasional, tetapi juga merupakan kegagalan etis yang akan memperpanjang penderitaan. Pertanyaan etis yang perlu diajukan oleh setiap aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: apakah kita akan terus bertahan pada narasi kedaulatan yang sempit, atau berani membuka diri untuk membangun perdamaian melalui transparansi dan akuntabilitas yang diwakili oleh kehadiran ICRC?
