Ketika medan perang bergeser dari parit fisik ke jaringan digital, pertanyaan mendasar muncul dalam hukum perang internasional: bagaimana status tawanan perang dalam konflik siber? Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Andi Hamzah, memperingatkan bahwa Konvensi Jenewa—yang menjadi fondasi perlindungan tawanan perang—belum mengatur secara spesifik ranah digital. Kekosongan hukum ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman serius terhadap prinsip etika perang yang telah diakui secara universal. Dalam hukum perang, ketiadaan pengaturan tidak boleh diartikan sebagai kekosongan tanggung jawab; sebaliknya, ia menuntut interpretasi moral yang lebih dalam.
Ketidakjelasan Status Hukum: Ancaman terhadap Martabat Hukum Internasional
Prof. Andi Hamzah menegaskan bahwa prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI) harus tetap berlaku, meskipun medan tempur telah berubah bentuk. Prinsip tersebut mencakup perlakuan manusiawi, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap kombatan serta non-kombatan. Namun, ketidakjelasan hukum ini memicu risiko besar:
- Perlakuan tidak manusiawi: Peretas sipil atau tentara siber yang tertangkap dalam konflik mungkin tidak mendapatkan status sebagai tawanan perang, sehingga rentan terhadap penyiksaan atau penahanan sewenang-wenang.
- Ambiguitas kombatan: Sulit membedakan antara kombatan sah dan aktor non-negara dalam dunia siber, yang dapat memperlemah perlindungan hukum internasional.
- Lemahnya akuntabilitas: Negara-negara yang terlibat dalam perang siber sering memanfaatkan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab etis dan legal, sebagaimana tercermin dalam ketiadaan sanksi yang jelas.
Kondisi ini berpotensi memperlemah martabat hukum internasional sebagai pengatur konflik. Jika tidak segera diperbaiki, hukum perang akan kehilangan legitimasi moralnya di era digital, meninggalkan korban—seperti peretas sipil yang ditangkap—tanpa perlindungan dasar.
Dorongan untuk Pembaruan Hukum Perang: Peran Aktif Indonesia dalam Forum Multilateral
Menghadapi kekosongan ini, Prof. Andi Hamzah mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif dalam forum multilateral, seperti PBB atau Komite Palang Merah Internasional, guna merumuskan pembaruan hukum perang yang adaptif terhadap konflik siber. Langkah ini penting tidak hanya untuk melindungi warga negara, tetapi juga menegakkan komitmen terhadap etika perang. Dalam konteks hukum internasional, beberapa prinsip harus dijadikan pijakan:
- Prinsip perbedaan: Harus ada garis jelas antara kombatan dan non-kombatan di dunia siber, termasuk perlindungan infrastruktur sipil.
- Prinsip proporsionalitas: Serangan siber tidak boleh menimbulkan kerusakan yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan.
- Prinsip kemanusiaan: Semua aktor yang terlibat dalam konflik siber harus diperlakukan dengan martabat, terlepas dari status hukum mereka.
Tanpa pembaruan ini, korban perang siber akan menjadi ironi tragis: mereka yang bertempur dalam medan paling modern justru kehilangan perlindungan hukum paling dasar. Hukum internasional, yang seharusnya menjadi benteng peradaban, akan berubah menjadi alat yang ketinggalan zaman.
Pertanyaan etis yang harus dijawab oleh para aktivis hukum dan pembuat kebijakan: apakah kita rela membiarkan kekosongan hukum ini terus berlanjut, ataukah akan berani mengambil sikap untuk mereformasi hukum perang agar sesuai dengan realitas digital? Jika tidak, martabat hukum tidak hanya melemah, tetapi juga mengkhianati prinsip kemanusiaan yang menjadi inti dari setiap konflik.
