Pengadilan HAM ad hoc untuk kejahatan masa lalu, sebagai instrumen keadilan transisional, justru kerap menjadi perangkat pengabaian negara atas kewajiban hukum dan moralnya. Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme peradilan ini menyingkap sebuah realitas pahit: ia beroperasi dalam kerangka yang secara struktural cacat, terjebak dalam politik keterbatasan, kendala bukti yang artifisial, dan doktrin kadaluwarsa yang menafikan sifat kejahatan yang tak dapat dihapuskan oleh waktu. Proses hukum yang demikian bukanlah jalan menuju kebenaran, melainkan ritual formalistik yang mengorbankan martabat korban demi rekonsiliasi semu.
Kegagalan Restoratif: Ketika Pengadilan Ad Hoc Mengubur Kebenaran
Praktik pengadilan HAM ad hoc di Indonesia telah mengukir preseden buruk dalam hukum transisional. Mekanisme ini, yang seharusnya menjadi penegak prinsip aut dedere aut judicare (serahkan atau adili), justru terjebak dalam tiga paradoks fatal. Pertama, mandatnya yang terbatas secara temporal dan substansial membuatnya hanya menyentuh permukaan dari jaringan kejahatan sistemik. Kedua, ketergantungan pada keberanian politik penguasa menjadikan penyelidikan dan penuntutan sebagai sandera kepentingan rezim. Ketiga, ketiadaan infrastruktur pendukung—seperti perlindungan saksi, pembukaan arsif, dan mekanisme reparasi—mengosongkan proses hukum dari makna keadilan yang sesungguhnya. Hasilnya adalah kegagalan restoratif yang mencolok, di mana korban dipaksa untuk menelan pil pahit 'keadilan' yang tidak pernah menyentuh akar persoalan.
Efek dari kegagalan ini bersifat kumulatif dan traumatis. Setiap pengadilan HAM ad hoc yang berjalan setengah-hati tidak hanya gagal memenuhi standar hukum internasional, seperti yang tertuang dalam Statuta Roma 1998, tetapi juga memperdalam luka kolektif. Ia mengirim pesan berbahaya bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dinegosiasikan, dibatasi, dan akhirnya dilupakan. Proses ini justru menjadi bentuk institutionalized impunity (impunitas yang dilembagakan), di mana negara seolah-olah telah bertindak, padahal yang dilakukan adalah mengubur kebenaran di bawah tumpukan prosedur yang steril dan tidak berpihak.
Desain Ulang Keadilan Transisional: Melampaui Pidana Semata
Analisis kritis dari kalangan aktivis dan akademisi hukum menegaskan bahwa solusi tidak terletak pada pengulangan model pengadilan HAM ad hoc yang sama. Indonesia membutuhkan desain ulang sistem keadilan transisional yang komprehensif dan berkelanjutan. Sistem baru ini harus dibangun di atas empat pilar yang tak terpisahkan, yang diadopsi dari prinsip-prinsip PBB mengenai keadilan transisional:
- Kebenaran (Truth-Seeking): Membentuk komisi kebenaran yang mandiri dengan kewenangan penuh untuk mengakses arsif, mendengarkan korban, dan merekonstruksi narasi sejarah secara utuh.
- Keadilan (Justice): Merancang mekanisme peradilan yang permanen, dengan yurisdiksi yang jelas dan bebas dari intervensi politik, untuk mengadili kejahatan masa lalu tanpa terhalang dalih kadaluwarsa.
- Reparasi (Reparation): Menyediakan program reparasi yang holistik—meliputi kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan—bagi korban dan komunitas yang terdampak.
- Reformasi Institusi (Institutional Reform): Melakukan pembersihan dan reformasi mendasar pada lembaga keamanan dan penegak hukum yang terlibat atau membiarkan kejahatan terjadi.
Tanpa komitmen politik yang konkret untuk mendukung keempat pilar ini, setiap wacana keadilan untuk kejahatan masa lalu akan tetap menjadi ilusi. Komitmen itu harus diwujudkan dalam bentuk legislasi yang kuat, anggaran yang memadai, dan kemauan untuk berhadapan dengan kekuatan lama yang masih bercokol. Tanpa itu, negara secara etis bersalah karena melanjutkan siklus kekerasan dan penyangkalan.
Pertanyaan mendasar yang harus dihadapi oleh setiap aktivis hukum dan perancang kebijakan adalah: Apakah kita membangun sistem hukum untuk melayani keadilan, atau sekadar untuk menciptakan kedok bagi pelanggarnya? Keberadaan pengadilan HAM ad hoc yang timpang memaksa kita untuk merenung kembali makna martabat hukum. Hukum kehilangan martabatnya ketika ia dijadikan alat untuk membatasi, bukan menegakkan, keadilan. Masa depan keadilan transisional di Indonesia bergantung pada keberanian untuk meninggalkan model yang gagal dan membangun paradigma baru yang menempatkan korban, kebenaran, dan akuntabilitas sebagai pusat dari segala upaya. Tidakkah sudah saatnya kita memilih untuk membongkar kuburan massal sejarah dengan tangan hukum yang bersih dan berani, alih-alih terus menaburkan bunga di atasnya?
