Militerisasi Laut Cina Selatan yang kian masif, ditandai dengan aksi agresif terhadap kapal nelayan dan patroli negara pantai lain, bukan sekadar persoalan sengketa teritorial semata. Dari kaca mata Hukum Laut Internasional, tindakan ini secara tegas melanggar UNCLOS 1982 yang menjadi payung hukum bagi seluruh negara pantai. Yang lebih mencemaskan, ketika eskalasi militer ini berpotensi melebar menjadi konflik bersenjata, maka praktik semacam itu juga menabrak prinsip-prinsip hukum humaniter—menjadi ancaman nyata bagi keamanan maritim global. Ketika batas antara damai dan perang sengaja dikaburkan, seluruh sistem hukum internasional berada dalam ujian yang maha berat.
Militerisasi, Gray-Zone, dan Erosi Prinsip Pembedaan
Fenomena maritime militia dan gray-zone warfare yang dipraktikkan di Laut Cina Selatan adalah model peperangan hibrida yang dirancang untuk menciptakan ambiguitas sekaligus menghindari tanggung jawab hukum internasional. Kapal-kapal sipil yang diperlengkapi untuk kepentingan militer, atau bahkan kapal nelayan yang dijadikan tameng, secara langsung mengaburkan prinsip pembedaan yang merupakan jantung dari hukum humaniter internasional. Berdasarkan hukum perang, ada sejumlah norma yang terkikis oleh perilaku ini:
- Prinsip pembedaan yang mewajibkan pemisahan tegas antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara objek militer dan objek sipil—sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.
- Larangan perfidy atau tipu muslihat yang memanfaatkan status perlindungan sipil, seperti menggunakan kapal nelayan sebagai kedok operasi militer—sesuai Pasal 37 dan 38 Protokol Tambahan I.
- Prinsip proporsionalitas yang menuntut bahwa setiap aksi militer harus memperhitungkan dampak terhadap warga sipil dan aset komersial, yang kerap terabaikan dalam pendirian pangkalan militer di pulau-pulau karang.
Konversi infrastruktur sipil menjadi aset militer serta penempatan sistem senjata di kawasan sengketa bukan hanya meningkatkan risiko konflik, tetapi juga membuat prinsip pembedaan menjadi absurd. Ketika sebuah kapal ikan sipil dipersenjatai atau dipakai sebagai alat intelijen, maka kelas perlindungannya di bawah UNCLOS dan hukum humaniter runtuh. Hal ini menciptakan preseden buruk: pelanggaran dilakukan dengan sengaja dirancang agar tidak bisa dipastikan siapa kombatan dan siapa korban sipil. Inilah bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga martabat hukum itu sendiri.
Indonesia di Persimpangan: Penegakkan Hukum atau Pembiaran Erosi?
Sebagai negara kepulauan dan pihak dalam UNCLOS, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang bersifat langsung dalam menjaga supremasi Hukum Laut Internasional. Ketegasan Indonesia untuk menolak klaim sepihak, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan, bukanlah ekspresi antitesis terhadap salah satu kekuatan besar, melainkan wujud komitmen terhadap tatanan dunia yang berdasarkan aturan. Ketika negara-negara mulai membiarkan pelanggaran terhadap UNCLOS dan hukum humaniter, maka yang terkikis bukan hanya kedaulatan di kawasan tertentu, tetapi seluruh arsitektur hukum global yang menjadi sandaran keamanan maritim dunia.
Pembiaran terhadap praktik agresif di Laut Cina Selatan berimplikasi pada tiga hal: pertama, memberi legitimasi pada aksi sepihak dan pendudukan paksa; kedua, melemahkan kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional; ketiga, mendorong aktor-aktor lain untuk meniru pola pelanggaran ini. Bagi Indonesia, ketegasan diplomasi dan penguatan patroli berbasis hukum di perbatasan adalah keniscayaan. Namun, tanpa keberanian politik untuk mengangkat isu ini ke forum internasional dan menindak tegas setiap pelanggaran di wilayah kedaulatannya, maka Indonesia ikut menjadi bagian dari erosi sistem hukum yang seharusnya dijaga.
Catatan Kritis: Menanti Sikap Tegas Aktivis Hukum
Ketika gray-zone warfare menjadi strategi yang dipakai untuk menghindari pertanggungjawaban, maka yang dibutuhkan bukan hanya kecaman diplomatik, tetapi rekonstruksi hukum yang mampu menutup celah-celah ambiguitas. Pertanyaannya: apakah kita akan terus diam ketika prinsip-prinsip hukum humaniter dipermainkan di wilayah yang hanya berjarak ratusan kilometer dari wilayah teritorial Indonesia? Para aktivis hukum dan pengawas kebijakan publik memiliki tanggung jawab moral untuk mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah berani, mulai dari ratifikasi instrumen hukum perang yang lebih ketat hingga pembentukan gugus tugas khusus yang memantau pelanggaran di Laut Tiongkok Selatan. Sebab, membiarkan pelanggaran hukum sama artinya dengan turut meruntuhkan tatanan dunia yang dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan.
