Dalam pusaran operasi kontra-terorisme yang didominasi logika keamanan represif, UU Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 berdiri sebagai monumen ambivalen hukum Indonesia. Di satu sisi ia dijunjung sebagai instrumen legitimasi, di sisi lain diam-diam menggali kuburannya sendiri bagi hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Analisis mendalam terhadap penerapannya mengungkap paradoks memilukan: hukum yang seharusnya menjadi pagar pelindung justru berubah wujud menjadi pisau bermata dua yang menggerus HAM dan due process. Ketika definisi ‘terorisme’ dan ‘keterlibatan’ dibiarkan luas dan multitafsir, yang lahir bukan kepastian hukum melainkan ruang gelap penyalahgunaan wewenang—mulai dari penangkapan preventif arbitrer, pembatasan akses bantuan hukum, hingga pengawasan masif yang melindas hak privasi.
Legal Blanket atau Blank Check? Penyalahgunaan UU Terorisme dalam Teater Operasi
Laporan dari berbagai daerah konflik menunjukkan pola mengkhawatirkan: UU Terorisme kerap dijadikan legal blanket—selimut hukum—untuk membenarkan tindakan di luar batas kemanusiaan. Praktik seperti penyiksaan dalam interogasi, penghilangan paksa sementara (enforced temporary disappearance), hingga eksekusi di luar prosedur peradilan bukan lagi isapan jempol. Tindakan ini tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi secara terang-terangan menginjak kewajiban internasional Indonesia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi. Dalam konteks operasi di area konflik bersenjata non-internasional, pengabaian prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas dari hukum humaniter internasional hanya akan memperpanjang rantai kekerasan dan mengikis legitimasi negara.
- Pelanggaran Terhadap ICCPR Pasal 9 & 14: Penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum jelas, serta pengurangan hak untuk diadili secara adil.
- Pengabaian Prinsip Hukum Humaniter: Ketidaktahuan atau kesengajaan mengabaikan prinsip pembedaan antara kombatan dan warga sipil dalam operasi.
- Erosi Due Process of Law: Mekanisme checks and balances yudisial yang melemah di bawah dalih urgensi kontra-terorisme.
Analisis Etis: Ketika Hukum Beralih Fungsi dari Pagar Menjadi Alat
Sebuah analisis kritis terhadap dinamika penegakan UU ini mengungkap dilema etis mendasar. Hukum seharusnya berfungsi sebagai pagar yang melindungi martabat setiap individu dari kesewenang-wenangan negara. Namun dalam praktik operasi kontra-terorisme, undang-undang ini sering diperlakukan sebagai alat belaka—instrumen legitimasi untuk tindakan yang sarat pelanggaran. Titik kritisnya terletak pada tiga pergeseran paradigmatis yang berbahaya:
- Presumsi Bersalah vs. Asas Praduga Tak Bersalah: Mekanisme penangkapan preventif berdasarkan ‘kecurigaan kuat’ tanpa pengawasan ketat pengadilan telah menggeser beban pembuktian dan mengerdilkan asas fundamental ini.
- Kewenangan Luas vs. Akuntabilitas Terbatas: Pemberian kewenangan ekstraordinari kepada aparat tidak diimbangi mekanisme checks and balances yang transparan, menciptakan ruang bagi impunitas.
- Narasi Keamanan vs. Keadilan Substansial: Dalih ‘keamanan nasional’ sebagai harga mati telah mengorbankan prinsip keadilan prosedural dan mengasingkan komunitas yang seharusnya dilindungi.
Pendekatan kontra-terorisme yang eksklusif dan sektoral ini terbukti tidak berkelanjutan. Ia mungkin memenangkan pertempuran fisik, tetapi kalah dalam perang gagasan dan legitimasi. Kekerasan struktural yang dilembagakan melalui UU hanya akan melahirkan siklus balas dendam selama akar masalah—ketidakadilan, marginalisasi, dan penyangkalan hak—tidak disentuh. Pertanyaan etis terbesar yang harus dijawab para aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: sampai kapan kita akan mentolerir erosi martabat hukum atas nama keamanan semu, dan kapankah kita akan memiliki keberanian untuk membangun paradigma kontra-terorisme yang benar-benar menghormati HAM dan rule of law sebagai fondasi finalnya?
