Panglima Tertinggi West Papua Army, Demianus Magai Yogi, membantah keras keterlibatan kelompoknya dalam penembakan tiga pegawai Pemkab Jayawijaya di Distrik Muliama. Dalam pernyataannya, ia justru menegaskan bahwa kelompoknya menghormati hukum humaniter dan berkomitmen melindungi warga sipil, termasuk pegawai negeri, tenaga kesehatan, dan pendidik. Namun bantahan ini datang dari aktor non-negara dalam pusaran konflik bersenjata di Papua, sehingga tidak serta-merta menutup persoalan. Yang menjadi pertanyaan kritis: sejauh mana prinsip perlindungan sipil benar-benar dijalankan, atau justru menjadi tameng politik di tengah perang yang makin kompleks?
Hukum Humaniter sebagai Tembok Terakhir Perlindungan Sipil
Dalam setiap konflik bersenjata, hukum humaniter internasional menegaskan kewajiban mutlak untuk membedakan kombatan dan warga sipil. Larangan menjadikan sipil sebagai sasaran bukanlah norma opsional, melainkan hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua pihak, baik negara maupun kelompok bersenjata non-negara. Oleh karena itu, pernyataan Panglima West Papua Army yang menyerukan penghormatan terhadap hukum humaniter layak dicatat, tetapi juga harus diuji dengan fakta di lapangan.
Beberapa norma utama yang relevan dalam situasi Papua antara lain:
- Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak turut serta dalam permusuhan, termasuk pegawai negeri dan tenaga kesehatan.
- Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional, yang melarang kekerasan terhadap kehidupan, kesehatan, dan keadaan fisik atau mental warga sipil.
- Prinsip pembedaan dan proporsionalitas sebagai inti hukum humaniter yang menuntut agar operasi militer tidak mengarah pada sasaran sipil.
Jika penembakan tiga PNS itu benar dilakukan oleh kelompok bersenjata yang mengaku menghormati hukum humaniter, maka peristiwa tersebut adalah pelanggaran serius yang mencederai martabat hukum. Namun jika klaim bantahan itu benar, maka justru muncul kewajiban untuk membuktikan secara transparan, bukan sekadar menyodorkan tudingan bahwa pihak lain yang berada di balik peristiwa itu. Penegasan tanpa akuntabilitas adalah bentuk lain dari pelanggaran etika.
Klaim dan Kontra-Klaim: Saat Martabat Hukum Diuji di Papua
Pernyataan Demianus Magai Yogi bahwa penembakan dilakukan oleh 'binaan kolonial Indonesia' harus diverifikasi secara independen. Dalam konflik bersenjata yang sarat politik tuduh-menuduh seperti di Papua, klaim sepihak dari aktor bersenjata sering kali dipakai untuk mengalihkan tanggung jawab. Di sinilah pentingnya investigasi yang kredibel, tidak hanya untuk mengungkap pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa norma hukum humaniter tidak dikhianati oleh retorika.
Para aktivis hukum dan praktisi hukum memiliki peran strategis dalam situasi ini. Papua membutuhkan komitmen nyata dari semua pihak yang bertikai untuk menghormati dan melindungi warga sipil. Tanpa mekanisme penegakan yang kuat, perlindungan sipil hanya akan menjadi jargon kosong di tengah penderitaan masyarakat.
Akhirnya, pertanyaan etis yang perlu direnungkan: apakah kita berani menuntut kesetaraan standar hukum bagi semua pihak dalam konflik bersenjata di Papua? Atau justru kita membiarkan martabat hukum dikorbankan di altar kepentingan politik dan kekuasaan? Aktivis hukum harus mampu mendorong verifikasi independen dan penegakan hukum humaniter tanpa pandang bulu, agar setiap nyawa sipil memiliki nilai yang sama di hadapan hukum.
