Mulai berlakunya Pakta Makkah—sebuah perjanjian pertahanan kolektif antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan—menandai babak baru dalam dinamika keamanan regional Timur Tengah. Prinsip dasar pakta ini, bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi, merupakan instrumen hukum internasional klasik yang diadopsi dari Pasal 5 Piagam NATO. Namun, dari perspektif etika perang dan martabat hukum, implementasi pakta ini mengundang risiko serius: tanpa kerangka hukum yang jelas dan transparan, mekanisme pertahanan kolektif justru dapat menjadi katalisator eskalasi konflik yang lebih luas, terutama di Yaman yang sudah porak-poranda. Keputusan para pihak untuk tidak merinci jumlah pasukan, tugas operasional, serta mekanisme pengambilan keputusan bukan hanya mencederai prinsip akuntabilitas, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
Dilema Pertahanan Kolektif: Antara Legitimasi dan Risiko Eskalasi
Dalam kerangka hukum internasional, doktrin pertahanan kolektif diakui sebagai hak negara untuk membela diri bersama berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Namun, Pakta Makkah memicu debat etis terkait interpretasi dan implementasinya, khususnya di tengah konflik Yaman yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Beberapa isu kritis yang perlu diangkat:
- Proporsionalitas dan Pembatasan (Jus in Bello): Setiap aksi militer yang mungkin dilakukan oleh aliansi ini harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan pembatasan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Tanpa definisi yang jelas tentang target operasi, penggunaan kekuatan kolektif berpotensi melanggar hukum humaniter dengan menyerang infrastruktur sipil atau mengakibatkan korban sipil yang tidak proporsional.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Ketidakjelasan detail pakta ini—seperti yang diungkap oleh sumber kebijakan luar negeri Saudi—melanggar prinsip tata kelola keamanan global yang demokratis. Dalam hukum internasional, perjanjian pertahanan harus tunduk pada prinsip pacta sunt servanda, namun tanpa transparansi, negara-negara anggota dapat dengan mudah menginterpretasikan perjanjian secara sepihak, meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.
- Implikasi terhadap Stabilitas Regional: Pakta Makkah tidak hanya berfungsi sebagai peredam agresi potensial, tetapi juga dapat memicu eskalasi. Misalnya, respons militer terhadap ancaman terhadap Pakistan dapat menyeret Arab Saudi dan Turki ke dalam konflik yang tidak diinginkan, mengingat Pakistan memiliki hubungan rumit dengan India dan Afghanistan. Dari perspektif etika perang, pembingkaian serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap semua justru dapat menormalisasi tindakan agresif jika tidak diimbangi dengan kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian damai secara prioritas (Pasal 2(3) Piagam PBB).
Tanggung Jawab Hukum dan Etis Aliansi: Menguji Komitmen terhadap Perlindungan Warga Sipil
Konflik Yaman yang telah menewaskan lebih dari 150.000 jiwa dan menyebabkan krisis kemanusiaan akut harus menjadi ujian bagi komitmen etis Pakta Makkah. Jika aliansi ini benar-benar ingin mencegah agresi, maka prioritas utama mereka adalah memastikan bahwa setiap aksi militer yang didasarkan pada pakta ini tidak melanggar prinsip lex specialis dan kewajiban perlindungan warga sipil. Namun, catatan Arab Saudi sebagai pemimpin koalisi di Yaman—yang dituduh melakukan serangan pada rumah sakit dan pasar—menimbulkan keraguan serius. Aliansi ini memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mengadopsi mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk pelibatan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan pelaporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Tanpa langkah ini, Pakta Makkah hanya akan menjadi alat legitimasi bagi eskali kekerasan, bukan instrumen perdamaian.
Menutup analisis ini, para aktivis hukum dan praktisi keamanan perlu merenungkan pertanyaan kritis: Apakah Pakta Makkah benar-benar merupakan langkah pencegahan agresi berdasarkan hukum internasional, atau justru menjadi bumerang yang akan memperluas zona konflik dan mengorbankan lebih banyak nyawa? Jawabannya bergantung pada sejauh mana para anggota aliansi bersedia mematuhi prinsip proporsionalitas, transparansi, dan perlindungan sipil. Ketika eskalasi di Yaman terus berlangsung, sudah waktunya bagi komunitas hukum global untuk menuntut akuntabilitas atas pakta ini, demi merawat martabat hukum dan menjauhkan perang dari ambang kekacauan yang tak terkendali.
