Penembakan yang menewaskan enam dari sepuluh warga sipil di Kampung Samboga, Yahukimo, pada 18 September 2026 bukan sekadar dugaan pelanggaran prosedur militer, melainkan ujian serius terhadap komitmen Indonesia pada hukum humaniter internasional. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menuding aparat TNI sebagai pelaku, sementara hingga berita ini diturunkan, tidak ada akses evakuasi atau verifikasi independen yang diizinkan. Jika tuduhan ini terbukti, maka insiden ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar martabat manusia dan hak untuk hidup yang dijamin oleh Konvensi Jenewa.
Prinsip Perlindungan Sipil dalam Konflik Bersenjata
Hukum humaniter internasional, khususnya Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa 1949, secara tegas melarang penyerangan terhadap warga sipil yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan. Dalam kasus Yahukimo, korban yang diduga sebagai pendulang emas jelas termasuk dalam kategori sipil yang dilindungi. Berikut adalah sejumlah norma yang dilanggar jika penembakan terjadi tanpa justifikasi militer yang legitimate:
- Prinsip pembedaan: Setiap pihak dalam konflik wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil. Serangan hanya boleh diarahkan pada kombatan dan objek militer, bukan pada penduduk sipil.
- Larangan pembunuhan sewenang-wenang: Setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa tanpa proses hukum merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang dilindungi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
- Kewajiban evakuasi dan perlindungan: Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban sipil mendapat pertolongan medis dan proses evakuasi yang aman. Fakta bahwa jenazah belum dievakuasi hingga saat ini menunjukkan adanya penghalang akses kemanusiaan.
Ketidakmampuan atau keengganan untuk memberikan akses evakuasi dan investigasi independen menimbulkan preseden berbahaya. Di Papua dan Yahukimo, setiap insiden yang melibatkan korban sipil harus diusut tuntas, bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memulihkan martabat hukum yang terkoyak.
Menyoal Impunitas dan Akses Keadilan bagi Korban
Dalam setiap konflik bersenjata, negara memiliki kewajiban mutlak untuk menyelidiki pelanggaran hukum humaniter secara kredibel dan transparan. Diamnya otoritas hukum dalam merespons tuduhan ini memperkuat narasi impunitas di tanah konflik. TPNPB-OPM melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, menyatakan bahwa wilayah masih dikuasai aparat keamanan, namun tidak ada langkah konkret dari Komnas HAM atau lembaga independen untuk melakukan verifikasi di tempat kejadian.
Pelanggaran hukum humaniter seperti pelanggaran HAM berat tidak bisa diselesaikan dengan saling tuding. Dibutuhkan:
- Investigasi bersama yang melibatkan tim forensik internasional jika diperlukan,
- Pemberian akses penuh bagi organisasi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban dan mengumpulkan bukti,
- Penegakan akuntabilitas melalui mekanisme peradilan militer atau pidana umum yang terbuka.
Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari TNI yang membantah atau memberikan klarifikasi detail. Ketiadaan transparansi justru menimbulkan spekulasi dan memperdalam luka di masyarakat Papua yang sudah lama dilanda kekerasan.
Jika penembakan terhadap enam pendulang emas di Yahukimo ini benar terjadi tanpa justifikasi hukum perang, maka ini adalah pengingat pahit bahwa martabat hukum masih menjadi barang mahal di daerah konflik. Pertanyaan etis yang menggugah hati nurani setiap aktivis hukum adalah: Berapa banyak lagi nyawa warga sipil yang harus melayang sebelum negara memiliki keberanian untuk membuka tabir impunitas dan memastikan keadilan bukan sekadar wacana? Setiap penundaan akses evakuasi dan investigasi adalah pengkhianatan terhadap prinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi negara hukum.
