Penggunaan doctrine of necessity sebagai legitimasi operasi militer Indonesia menempatkan hukum pada posisi dilematis: instrumen perlindungan kedaulatan atau pintu belakang pelanggaran hak asasi manusia? Doktrin yang bersumber dari hukum internasional ini telah diadopsi dalam praktik keamanan nasional tanpa disertai bingkai hukum domestik yang ketat, sehingga rentan digunakan sebagai justifikasi untuk tindakan melampaui batasan etika dan norma hukum humaniter. Ketika doktrin darurat menjadi rutinitas kebijakan, martabat hukum tergerus oleh logika keamanan yang mengabaikan prinsip fundamental necessity, proportionality, dan keterbatasan temporal.
Kesenjangan Implementasi: Antara Norma Hukum Internasional dan Praktik Domestik
Secara prinsip, doctrine of necessity dalam hukum internasional bukanlah konsep tanpa pagar. Ia tunduk pada kriteria rigid yang mengharuskan adanya ancaman eksistensial yang mendesak (immediacy), kesesuaian respons dengan tingkat ancaman (proportionality), dan sifat sementara dari tindakan luar biasa tersebut (temporary nature). Ironisnya, dalam konteks operasi militer Indonesia, ketiga syarat ini sering kali didekonstruksi menjadi narasi politis belaka. Maka, wajah sebenarnya dari doktrin ini dalam praktik kita adalah:
- Kriteria Immediacy yang Dikeluarkan: Ancaman jangka panjang atau konflik laten kerap dikategorikan sebagai keadaan darurat mendesak, melonggarkan standar urgensi yang menjadi ruh doktrin.
- Prinsip Proportionality yang Tergerus: Pengerahan kekuatan dan metode operasi militer yang berpotensi melanggar hukum humaniter dianggap sebanding, meski terdapat alternatif yang kurang intrusif.
- Sifat Sementara yang Menjadi Permanen: Status darurat dipelihara secara administratif, mengubah pengecualian menjadi norma baru yang melemahkan rule of law.
Degradasi Martabat Hukum dan Ancaman Preseden Berbahaya
Penyalahgunaan doctrine of necessity tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu operasi militer tertentu, tetapi lebih jauh merusak fondasi sistem hukum itu sendiri. Setiap kali doktrin ini digunakan secara longgar sebagai carte blanche, ia menciptakan preseden yang mengikis kredibilitas lembaga hukum dan menggeser batasan etika yang semestinya tak boleh ditawar. Ketika preseden ini mengkristal, kita akan melihat normalisasi beberapa pola berbahaya:
- Legitimasi Bypassing Legal Norms: Hukum dipandang sebagai hambatan operasional, bukan sebagai panduan etis yang menjamin martabat manusia bahkan dalam konflik.
- Erosi Pengawasan Yudisial: Otoritas eksekutif dan militer mendapat ruang lebar untuk bertindak di luar mekanisme checks and balances, meminggirkan peran pengadilan dan legislatif.
- Fragmentasi Komitmen Internasional: Praktik domestik yang kontradiktif dengan prinsip hukum internasional yang dianut dapat melemahkan posisi Indonesia di forum global dan merusak konsistensi diplomasi hukumnya.
Merespons situasi ini, kehadiran kerangka hukum domestik yang eksplisit menjadi sebuah imperatif. Framework tersebut harus mencakup persyaratan ketat seperti persetujuan parlemen (parliamentary approval) untuk deklarasi keadaan darurat yang memicu penerapan doktrin, serta kewajiban pertanggungjawaban publik pasca-operasi (post-operation accountability report). Tanpa mekanisme pengawasan eks-ante dan akuntabilitas ex-post, doctrine of necessity akan tetap menjadi alat legitimasi yang rapuh dan berpotensi korosif. Perlu diingat, sebagaimana prinsip dalam etika perang, keamanan yang dicapai melalui pengabaian hukum adalah keamanan yang semu dan secara moral bangkrut (morally bankrupt).
Lantas, di manakah posisi aktivis hukum dalam peta perdebatan ini? Pertanyaan etis yang menggugah bukan lagi sekadar apakah doctrine of necessity dapat digunakan, tetapi bagaimana memastikan bahwa setiap penggunaannya tidak mengkhianati prinsip inti dari hukum itu sendiri: melindungi yang lemah dan membatasi yang kuat. Apakah kita akan membiarkan doktrin darurat menjadi senjata untuk mengesampingkan hukum, atau kita akan memperjuangkannya sebagai pengecualian yang sangat terbatas, transparan, dan selalu berada di bawah pengawasan ketat peradilan? Jawabannya akan menentukan apakah martabat hukum di negeri ini masih memiliki tempat di tengah teriakan 'keadaan darurat' yang kian sering dikumandangkan.
