Opini: Ketidakadilan dalam Pengadilan Militer Kasus Pelanggaran HAM – Sistem yang Melindungi Pelaku daripada Korban

Kasus pelanggaran HAM yang melibatkan anggota militer menjadi sorotan tajam terkait sistem peradilan militer Indonesia. Mekanisme yang dianggap tertutup dan kurang transparan ini dinilai lebih melindungi pelaku daripada memberikan keadilan bagi korban, serta bertentangan dengan prinsip equality before the law.

Celah Hukum yang Menguntungkan Pelaku

Sistem pengadilan militer kerap menuai kritik karena beberapa alasan mendasar. Pertama, proses penyidikan dan persidangan cenderung tertutup bagi publik, menghambat kontrol sosial dan akuntabilitas. Kedua, terdapat tendensi untuk meredu kasus pelanggaran HAM berat, seperti penyiksaan atau penembakan, di luar tugas, menjadi pelanggaran disiplin militer biasa dengan sanks i yang lebih ringan. Ketiga, korban dan keluarga seringkali tersisihkan dari proses,, hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi rehabilit asi tidak dipenuhi secara memadai.

Prinsip dasar bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua warga negara terpangkas oleh sistem ini. Angg ta militer seakan berada dalam yurisdiksi yang terpisah, memiliki standar pertanggungjawaban hukum yang lebih long gar. Hal ini secara implisit menciptakan persepsi bahwa pelanggaran HAM tertentu boleh dilakukan dengan konsekuensi minimal, terutama jika pelakunya adalah aparat.

Merosi Martabat Hukum dan Institusi

Ketidakadilan ini bukan hanya menyangkut penyelesaian kasus per kasus. Dampak yang lebih berbahaya adalah erosi martabat hukum nasional dan pelemahan integritas angkatan bersenjata itu sendiri. Hukum kehilangan wibawanya sebagai penjaga keadilan ketika masyarakat melihatnya diterapkan secara diskriminatif. Sementara itu, kultur impunity atau rasa kebal hukum yang terbangun dalam institusi dapat merusak disiplin dan profesionalisme tentara dalam jangka panjang.

Jalan Menuju Reformasi: Transparansi dan Akuntabilitas

Reformasi sistem peradilan militer menjadi keniscayaan untuk memperbaiki keadaan. Beberapa langkah kritis yang dapat dipertimbangkan:\n

\n
• Pengalihan Yurisdiksi: Kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan anggota militer, terutama terhadap warga sipil, harus menjadi kewenangan pengadilan umum. Ini memastikan proses yang lebih transparan dan independen.
\n
• Mekanisme Monitoring Independen: Membentuk badan pengawas eksternal yang terdiri dari unsur sipil untuk memantau penyidikan dan persidangan kas us militer, termasuk kepatuhan terhadap standar HAM internasional.
\n
• Partisipasi Korban: Memastikan hak korban untuk hadir, didengar, dan mendapatkan reparasi yang memadai dalam setiap tahap proses hukum militer.
\n
• Keterbukaan Informasi: Proses hukum harus terbuka untuk dipantau oleh publik dan media, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar menyangkut rahasia pertahanan yang sah.
\n

Tanpa upaya serius menuju reformasi ini, janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM akan tetap menjadi ilusi. Lebih dari itu, negara hukum Indonesia sendiri akan terus dihantui oleh paradoks: memiliki aturan yang mulia namun menerapkannya secara pilih-pilih. Membangun kepercayaan publik terhadap hukum dimulai dengan menjamin bahwa hukum tersebut berpijak tegak, tanpa membungkuk pada seragam atau pangkat.

Opini: Sistem pengadilan militer untuk kasus pelanggaran HAM dinilai timpang karena lebih melindungi pelaku daripada korban, bertentangan dengan prinsip equality before the law, dan merusak martabat hukum nasional. Diperlukan reformasi mendasar seperti pengalihan yurisdiksi ke pengadilan umum, mekanisme monitoring independen, dan partisipasi korban.