Ketahanan nasional kerap dimaknai sebagai benteng fisik dan stabilitas politik yang tampak dari luar. Namun, sebuah opini tajam dari seorang akademisi hukum mengingatkan bahwa paradigma semacam itu justru menipu diri sendiri. Ketika penegakan hukum tumpul di hadapan kekuasaan, ketika korupsi dibiarkan menggerogoti sendi pemerintahan, dan ketika akses keadilan hanya dimiliki segelintir elite, maka yang disebut ketahanan hanyalah ilusi yang siap runtuh. Opini ini menegaskan bahwa ketahanan sejati tidak diukur dari kekuatan militer atau stabilitas semu, melainkan dari keadilan yang benar-benar dirasakan setiap warga negara.
Keadilan dan Penegakan Hukum: Fondasi Ketahanan yang Hakiki
Kritik terhadap penggunaan hard power sebagai tolok ukur ketahanan nasional sangat relevan dalam konteks hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan sekadar negara kekuasaan. Konsekuensinya, penegakan hukum yang imparsial menjadi prasyarat mutlak bagi stabilitas yang autentik. Ketika aparat penegak hukum justru menjadi sumber ketidakpastian—misalnya melalui kriminalisasi terhadap kritik atau pengabaian terhadap laporan masyarakat—maka retakan sosial mulai muncul dari dalam. Masyarakat kehilangan kepercayaan, dan kepercayaan adalah perekat utama kemajuan bangsa.
Dalam perspektif etika perang dan martabat hukum, ketahanan juga berarti melindungi hak-hak dasar manusia, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan instrumen internasional seperti ICCPR. Beberapa prinsip yang harus dipegang teguh agar ketahanan tidak menjadi tirani:
- Kesetaraan di hadapan hukum tanpa kecuali, termasuk bagi kelompok rentan dan pembela HAM;
- Pemberantasan korupsi yang konsisten dan tidak selektif, karena korupsi adalah bentuk pelanggaran hak ekonomi dan sosial;
- Jaminan akses keadilan yang terjangkau dan cepat bagi seluruh warga, bukan hanya yang berdaya secara finansial;
- Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan rakyat.
Tanpa prinsip-prinsip ini, Ketahanan Nasional hanyalah topeng yang menyembunyikan ketidakadilan struktural. Retakan sosial yang dihasilkan—baik berupa apatisme, konflik horizontal, maupun radikalisme—justru menjadi ancaman nyata yang lebih berbahaya daripada serangan eksternal.
Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Jawaban atas Stabilitas Semu
Lebih lanjut, opini tersebut menyerang kebijakan publik yang timpang sebagai perusak ketahanan dari dalam. Birokrasi yang tidak menjalankan Good Governance akan melahirkan regulasi yang diskriminatif dan layanan yang berbelit. Oleh karena itu, Reformasi Birokrasi bukan sekadar soal efisiensi administrasi, melainkan komitmen etis untuk menempatkan keadilan sebagai tujuan utama negara. Beberapa langkah yang harus diprioritaskan dalam reformasi birokrasi menurut analisis hukum dan etika pemerintahan:
- Memberikan sanksi tegas terhadap aparatur yang melakukan penyalahgunaan wewenang;
- Membuka partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan agar tidak terjadi ketimpangan regulasi;
- Memastikan independensi peradilan dan komisi anti-korupsi tanpa intervensi politik;
- Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam setiap program pembangunan nasional.
Bangunan ketahanan yang megah tanpa dasar keadilan akan roboh oleh gempa ketidakpuasan rakyat. Sejarah menunjukkan bahwa keruntuhan rezim otoriter hampir selalu diawali oleh pembusukan hukum dan kehilangan legitimasi di mata warga. Karena itu, komitmen pada rule of law dan etika pemerintahan adalah satu-satunya jalan agar ketahanan nasional menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan dalam dokumen perencanaan.
Pada akhirnya, pertanyaan etis yang harus direnungkan para aktivis hukum adalah: apakah kita berani menuntut keadilan yang nyata, atau sekadar menikmati kemapanan stabilitas semu? Ketahanan sejati tidak pernah dibangun di atas atas pasir ketidaksetaraan. Ia tumbuh dari keberanian untuk menghukum yang salah, melindungi yang lemah, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika hari ini kita masih membiarkan penegakan hukum menjadi alat kekuasaan, maka besok kita akan menuai keruntuhan yang kita sendiri tanam.
