Di tengah tegangan geopolitik yang terus memanas di Laut Cina Selatan, martabat hukum internasional kembali menghadapi ujian yang tak sederhana. Indonesia, sebagai negara penandatangan dan pendukung utama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, berada di titik persimpangan krusial: antara konsistensi pada prinsip hukum yang ia deklarasikan dengan tuntutan pragmatisme diplomasi. Sikap Jakarta yang kerap terlihat hati-hati dan kurang tegas dalam mengkritik pelanggaran-pelanggaran spesifik oleh aktor tertentu bukan sekadar soal efektivitas taktik, melainkan menyentuh ranah mendasar etika bernegara dalam komunitas internasional. Pertanyaan etis yang mengemuka adalah: apakah kedaulatan dan hak berdaulat yang dijamin UNCLOS boleh dikomodifikasi untuk kepentingan ekonomi atau stabilitas politik jangka pendek? Dilema ini mencerminkan ketegangan yang menggerogoti fondasi tatanan berbasis aturan yang seharusnya menjadi penjaga keamanan nasional jangka panjang semua bangsa, termasuk Indonesia.
UNCLOS sebagai Konstitusi Laut: Ujian Konsistensi antara Norma dan Praktik Diplomatik
Landasan legalitas utama Indonesia di kawasan, khususnya dalam klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Natuna, tak lain adalah UNCLOS. Konvensi ini berfungsi sebagai ‘konstitusi laut’ yang mengatur batas yurisdiksi, hak berdaulat, dan kewajiban penyelesaian sengketa secara damai. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan jurang lebar antara pengakuan normatif dan implementasi operasional. Indonesia secara prinsipil dan konsisten menolak klaim 'garis sembilan-sisi' yang tidak berdasar dalam hukum internasional. Akan tetapi, prinsip ini menemui tantangan berat ketika pelanggaran nyata terhadap UNCLOS—seperti penangkapan ikan ilegal atau aktivitas militer asing di zona yurisdiksinya—dilakukan oleh kekuatan besar yang sekaligus merupakan mitra ekonomi dan politik strategis. Di sinilah etika kebijakan luar negeri Indonesia dipertaruhkan.
Secara spesifik, ketegangan antara prinsip dan pragmatisme dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:
- Prinsip Hukum Mutlak: Komitmen pada UNCLOS menuntut penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran, tanpa memandang pelaku, demi menjaga integritas sistem hukum itu sendiri.
- Praktik Diplomatik Pragmatis: Pertimbangan stabilitas hubungan bilateral dan dampak ekonomi sering kali mendorong pendekatan yang lebih lunak, tidak vokal, atau bersifat tidak langsung, yang pada hakikatnya merupakan bentuk toleransi diam-diam.
- Implikasi Etis yang Dalam: Setiap sikap diam atau kompromi terselubung mengirimkan pesan berbahaya bahwa hukum laut adalah instrumen yang fleksibel, tergantung siapa pelanggarnya. Hal ini secara fundamental merusak prinsip equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum), yang merupakan inti dari martabat hukum internasional.
Menuju Diplomasi Hukum yang Beretika: Dari Retorika ke Aksi Konkret dan Koalisi Prinsipil
Sebuah pendekatan diplomasi yang benar-benar beretika tidak boleh berhenti pada pernyataan posisi atau deklarasi semata. Ia menuntut keberanian moral dan politik untuk mengoperasionalkan prinsip menjadi aksi hukum dan politik yang konkret serta terukur. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemangku kepentingan utama di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas, kredensial, dan tanggung jawab moral untuk memimpin upaya kolektif memperjuangkan tatanan berbasis aturan di Laut Cina Selatan. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup bukan hanya protes diplomatik, tetapi juga upaya hukum yang lebih sistematis, transparansi data pelanggaran, serta pembangunan koalisi dengan negara-negara lain yang memiliki komitmen sama terhadap UNCLOS.
Akhirnya, pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh para pembuat kebijakan dan diawasi oleh komunitas hukum dan aktivis adalah: hingga titik kompromi apa sebuah bangsa boleh mengorbankan prinsip hukumnya demi keuntungan pragmatis? Ketika fondasi tatanan internasional yang berbasis aturan terus-menerus digerus oleh aksi-aksi sepihak, apakah pilihan untuk bersikap ambigu—meski dengan alasan menjaga hubungan baik—secara etika dapat dipertanggungjawabkan, atau justru merupakan pengkhianatan terhadap komitmen jangka panjang pada perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan tidak hanya masa depan diplomasi Indonesia, tetapi juga kontribusinya dalam mempertahankan martabat hukum di kancah global.
