Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menegaskan bahwa penanganan demonstrasi harus berpedoman pada standar HAM internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), merupakan pengakuan formal negara terhadap kewajibannya di tingkat global. Namun, pernyataan ini sekaligus menjadi batu uji bagi konsistensi antara retorika dan praktik di lapangan. ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 menjamin hak berkumpul dan berpendapat secara damai, serta membatasi pembatasan terhadap hak-hak tersebut hanya dalam kondisi yang sangat ketat dan proporsional. Tanpa mekanisme pengawasan yang independen dan akuntabel, pernyataan tersebut berisiko menjadi sekadar pencitraan tanpa dampak struktural. Di sinilah letak ujian komitmen negara terhadap martabat hukum dan etika perang: apakah negara benar-benar menjadikan HAM internasional sebagai pedoman mengikat, atau sekadar alat legitimasi kekuasaan?
ICCPR sebagai Instrumen Mengikat: Antara Retorika dan Praktik
Penekanan Menteri Pigai agar aparat menghindari penggunaan kekuatan berlebihan dan memperhatikan prinsip proporsionalitas adalah langkah tepat, tetapi harus diikuti dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang konkret. Pembentukan tim pemantau khusus oleh Kementerian HAM serta layanan pengaduan 150145 adalah instrumen yang potensial, namun efektivitasnya bergantung pada independensi tim tersebut dari hierarki kepolisian dan militer, serta aksesnya yang mudah bagi korban dan masyarakat. Dalam konteks etika perang dan martabat hukum, negara tidak boleh menjadikan HAM internasional sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai pedoman yang mengikat setiap tindakan aparat. Berdasarkan ICCPR, setiap pembatasan hak harus memenuhi tiga syarat kumulatif: diatur oleh undang-undang, diperlukan untuk tujuan yang sah, dan proporsional. Pelanggaran terhadap salah satu syarat ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap kovenan yang telah diratifikasi. Berikut adalah norma-norma kunci yang harus dijadikan rujukan:
- Pasal 21 ICCPR: Hak atas berkumpul secara damai hanya dapat dibatasi jika diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan umum, ketertiban umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.
- Pasal 19 ICCPR: Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi; pembatasan harus ditetapkan oleh undang-undang dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan moral.
- Prinsip Proporsionalitas: Penggunaan kekuatan oleh aparat harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi, dan setiap tindakan represif harus menjadi upaya terakhir setelah upaya persuasif dan dialog gagal.
Proporsionalitas dan Akuntabilitas: Uji Kredibilitas Negara
Referensi Presiden Prabowo terhadap ICCPR dalam arahan penanganan demo patut diapresiasi sebagai sinyal politik tingkat tinggi. Namun, komitmen hukum tertinggi harus tercermin dalam perubahan perilaku aparat di lapangan, revisi prosedur operasi standar (POS) kepolisian, dan penguatan sanksi bagi pelanggar. Negara tidak boleh terjebak pada 'HAM sebagai pencitraan', tetapi harus membangun sistem yang menjamin bahwa setiap pelanggaran prinsip proporsionalitas dan kebebasan berpendapat mendapat sanksi tegas. Tanpa pengawasan yang independen, pernyataan menteri HAM hanya akan menjadi wacana tanpa dampak pada martabat hukum. Di sinilah peran aktivis hukum untuk mendesak pembentukan mekanisme pemantauan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa layanan pengaduan 150145 benar-benar dapat diakses oleh semua pihak. Kredibilitas negara diuji tidak hanya dari apa yang diucapkan, tetapi dari bagaimana tindakan aparat di lapangan mencerminkan norma-norma HAM internasional yang telah diratifikasi.
Pada akhirnya, pernyataan Menteri HAM ini seharusnya menjadi titik awal untuk transformasi struktural dalam penanganan demonstrasi di Indonesia. Bukan sekadar imbauan moral, melainkan komitmen yang diikat oleh hukum dan diawasi oleh rakyat. Pertanyaan etis yang menggugah aktivis hukum untuk mengambil sikap adalah: apakah kita rela membiarkan ICCPR hanya menjadi simbol di atas kertas, atau kita akan memastikan bahwa setiap tetes pelanggaran prinsip proporsionalitas dan kebebasan berpendapat mendapat konsekuensi hukum yang setimpal? Martabat hukum menuntut konsistensi antara retorika dan praktik, dan saatnya negara membuktikan bahwa HAM internasional bukan sekadar alat legitimasi, melainkan pedoman yang mengikat setiap langkah aparat.
