Pengembangan doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengadopsi elemen-elemen 'Total War' atau perang total menempatkan negara pada posisi yang berbahaya dalam tatanan hukum internasional. Doktrin yang secara konseptual mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan, serta membuka potensi mobilisasi seluruh sumber daya nasional tanpa reserve, secara inheren bertabrakan dengan prinsip-prinsip imperatif hukum humaniter. Setiap langkah yang mengedepankan logika militeristik tanpa filter etika yang kuat bukan hanya mengancam martabat hukum Indonesia, tetapi juga dapat menggeser legitimasi negara dari 'penegak hukum' menjadi 'pelanggar norma' di mata komunitas global.
Analisis Juridis: Doktrin Total War dan Pelanggaran Prinsip Hukum Humaniter
Dalam konstruksi hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Geneva dan prinsip-prinsipnya yang diakui dalam Statuta Roma Mahkamah Internasional, terdapat tiga pilar utama yang tidak boleh dikompromikan: pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan pencegahan penderitaan berlebih (prevention of unnecessary suffering). Doktrin 'Total War' yang dianalisis dalam konteks TNI secara struktural berpotensi melanggar setiap pilar ini:
- Prinsip Pembedaan (Article 48 Protocol I Additional to the Geneva Conventions): Doktrin yang mengaburkan garis kombatan-non kombatan dapat mendorong targetisasi yang tidak sah terhadap penduduk sipil atau objek sipil.
- Prinsip Proporsionalitas (Article 51(5)(b) Protocol I): Mobilisasi 'total' tanpa reserve dapat menghasilkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap tujuan militer yang sah, mengabaikan calculus harm yang diatur hukum.
- Prinsip Pencegahan Penderitaan Berlebih: Logika penghancuran total lawan sering mengabaikan larangan terhadap metode dan means of warfare yang menyebabkan suffering yang tidak diperlukan.
Konsep ini, jika diterapkan tanpa kriteria yang jelas dan pengawasan eksternal, dapat mengubah 'kemenangan yang sah secara hukum' menjadi suatu pencarian 'dominasi melalui penghancuran', sebuah paradigma yang telah dikritik dan dikutuk dalam berbagai yurisprudensi internasional, termasuk dalam kasus-kasus di International Criminal Court (ICC).
Dimensi Etika Militer: Di Mana Batas Loyalitas TNI?
Di luar tekstur hukum, doktrin pertahanan ini membawa tantangan etika militer yang mendasar. Etika perang (jus in bello) tidak hanya berurusan dengan legalitas tindakan, tetapi juga dengan moralitas keputusan dalam konflik. Pengembangan doktrin yang bernuansa 'Total War' memunculkan pertanyaan kritis tentang loyalitas tertinggi TNI: apakah kepada konstitusi dan hukum internasional yang menjamin perlindungan hak dasar manusia, atau kepada logika militeristik yang mungkin mengabaikan dimensi manusiawi dari konflik?
- Kompromi etika dalam doktrin dapat membuka pintu bagi penyimpangan operasional yang merusak nilai-nilai inti militer sebagai pelindung negara dan rakyat.
- Tanpa pengawasan sipil dan uji tuntas (due diligence) etika oleh badan independen—yang terdiri dari pakar hukum humaniter, HAM, dan etika militer—doktrin bisa menjadi instrumen yang justru mengikis trust publik dan legitimasi moral institusi.
- Setiap doktrin harus mampu menunjukkan bahwa tujuan strategisnya tidak mengesampingkan imperatif untuk menghormati martabat manusia, bahkan dalam skenario pertahanan yang paling ekstrem.
Pertanyaan ini bukan sekadar retoris; ia menyentuh jantung hubungan antara militer, negara, dan masyarakat dalam sebuah demokrasi yang konstitusional.
Oleh karena itu, martabat hukum Indonesia memerlukan tidak hanya transparansi dalam proses pengembangan doktrin, tetapi juga mekanisme pengawasan sipil yang ketat dan berkelanjutan. Doktrin militer bukan domain eksklusif yang bebas dari interogasi hukum dan etika. Ia harus melalui proses scrutiny yang rigorous oleh entitas independen sebelum diadopsi, memastikan setiap elemennya selaras dengan konstitusi, hukum nasional, dan komitmen internasional Indonesia. Dalam konteks global yang semakin menghormati rule of law, doktrin yang mengabaikan filter ini dapat menjadi bumerang strategis yang merusak posisi dan reputasi Indonesia.
Sebagai penutup, kepada para aktivis hukum dan pengawas demokrasi: apakah kita akan membiarkan perkembangan doktrin pertahanan berjalan dalam ruang yang tertutup dari kritik etis dan analisis hukum? Ataukah kita akan menegaskan bahwa dalam negara hukum, bahkan doktrin yang paling sensitif harus terbuka untuk diuji oleh prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan penderitaan—prinsip yang bukan hanya regulasi, tetapi fondasi moral dari setiap tindakan militer yang legitim?
