Pengadilan Negeri Palangkaraya baru saja memvonis pelaku penganiayaan terhadap aktivis lingkungan yang tengah memprotes pertambangan ilegal di Kalimantan dengan hukuman 2 tahun penjara—jauh dari tuntutan jaksa yang mencapai 7 tahun. Vonis ringan ini langsung memicu kemarahan kalangan aktivis hukum, yang menilainya sebagai tamparan terhadap martabat hukum dan pengingkaran atas perlindungan negara terhadap pembela HAM lingkungan. Di tengah maraknya kekerasan terhadap aktivis lingkungan di Kalimantan, putusan ini justru memperkuat sinyal bahwa pelanggaran HAM berat bisa diselesaikan dengan hukuman ringan selama pelaku bersikap kooperatif di persidangan.
Melanggar Prinsip Proporsionalitas Hukum dan Etika Perlindungan HAM
Dari perspektif hukum pidana dan HAM, vonis ini problematik secara fundamental. Prinsip proporsionalitas hukuman mensyaratkan bahwa beratnya sanksi harus setara dengan dampak kejahatan, terutama karena kekerasan terhadap aktivis lingkungan merupakan serangan langsung terhadap hak bersuara dan demokrasi. Pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan seharusnya tidak ditafsirkan secara longgar ketika korbannya adalah pembela hak asasi yang sedang menjalankan fungsi konstitusionalnya. Majelis hakim memang memiliki diskresi, tetapi alasan 'kooperatif' semata tidak cukup untuk membenarkan penyimpangan drastis dari tuntutan jaksa. Apalagi, negara Indonesia telah meratifikasi Deklarasi PBB tentang Pembela HAM (1998) yang mewajibkan perlindungan maksimal terhadap mereka yang memperjuangkan hak lingkungan.
- Pasal 351 KUHP mengatur pidana penjara maksimal 5 tahun untuk penganiayaan berat, namun tuntutan 7 tahun menunjukkan beratnya kekerasan yang dialami aktivis — vonis 2 tahun justru berada di bawah batas maksimal dan tidak mencerminkan dampak psikologis serta sosial.
- Prinsip Non-Diskriminasi dalam UU No. 39/1999 tentang HAM dan Konvensi ICCPR melarang perlakuan berbeda terhadap korban berdasarkan status atau aktivitasnya — vonis ringan ini justru memberi pesan bahwa aktivis lingkungan tidak layak dilindungi setara.
- Budaya Impunitas semakin diperkuat ketika vonis ringan tidak memberikan efek jera, sehingga pelaku potensial merasa aman untuk melakukan kekerasan terhadap mereka yang membela kepentingan publik.
Dampak Etis: Mengancam Demokrasi dan Perlindungan Lingkungan
Di Kalimantan, kekerasan terhadap aktivis lingkungan bukan lagi peristiwa sporadis, melainkan pola yang sistematis. Vonis ringan seperti ini tidak hanya mengkhianati martabat hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Aktivis lingkungan seringkali menjadi satu-satunya benteng terakhir dalam mengawasi kerusakan ekosistem akibat pertambangan ilegal. Jika negara gagal memberikan sanksi yang tegas, maka demokrasi dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat juga terancam. Etika keadilan menuntut bahwa setiap warga negara yang menyuarakan kebenaran harus mendapat perlindungan penuh dari negara — dan hukuman bagi pelaku kekerasan harus menjadi cerminan keseriusan negara tersebut.
Vonis ringan ini juga membuka pertanyaan etis yang lebih dalam: apakah hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan, atau justru menjadi instrumen yang melegitimasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi? Saat hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap aktivis lingkungan hanya 2 tahun sementara kerugian ekologis akibat tambang ilegal mencapai triliunan rupiah, maka wajah hukum menjadi ambigu. Aktivis hukum dan masyarakat sipil perlu mendesak pengawasan ketat terhadap kinerja hakim serta mendorong revisi UU yang memberikan perlindungan khusus bagi pembela HAM lingkungan dengan ancaman pidana yang lebih berat dan tanpa celah diskresi yang berlebihan.
Di titik ini, setiap aktivis hukum yang peduli pada etika perang — dalam arti perang melawan ketidakadilan struktural — harus bertanya: kapan martabat hukum akan benar-benar dihormati jika vonis ringan terus menjadi pilihan? Sudah saatnya negara tidak hanya berhenti pada janji perlindungan, tetapi membuktikannya melalui putusan pengadilan yang proporsional, adil, dan menimbulkan efek jera.
