Dalam ranah legislasi yang mengancam martabat hukum internasional, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang tengah diproses di DPR tidak sekadar menuai kritik prosedural, melainkan menciptakan preseden berbahaya dalam mengaburkan batasan-batasan sakral hukum perang dan hukum humaniter internasional. Ancaman nyata terhadap Geneva Conventions 1949 dan prinsip-prinsip dasar etika konflik bersenjata ini mengubah wacana kebijakan domestik menjadi sebuah krisis normatif yang menggerus komitmen Indonesia terhadap tatanan hukum global. Teks RUU ini, dengan pasal-pasal bernuansa ambigu, tidak hanya menggeser tindakan negara keluar koridor keamanan yang sah, tetapi membuka ruang bagi praktik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia—sebuah pengkhianatan terhadap fondasi peradaban hukum modern.
Analisis Kritis Pasal 'Kondisi Darurat Khusus': Pengaburan Batasan dan Pelanggaran Prinsip Legalitas
Inti persoalan paling mengkhawatirkan dalam RUU keamanan nasional ini terletak pada perumusan pasal terkait 'kondisi darurat khusus'. Pasal ini bukan sekadar memberikan mandat luas kepada eksekutif, tetapi dibangun di atas definisi operasional yang kabur dan rentan interpretasi sepihak, sebuah langkah yang bertentangan dengan kristalisasi hukum perang dalam yurisprudensi internasional. Geneva Conventions dan kerangka hukum humaniter telah dengan tegas membedakan rezim hukum yang berlaku untuk ketegangan internal, konflik bersenjata non-internasional, dan perang terbuka. Pengaburan batasan yang disengaja ini adalah pilihan politik berisiko tinggi yang dapat mentransformasi respons penegakan hukum biasa menjadi operasi militeristik tanpa kendala hukum yang memadai. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kardinal terwujud dalam tiga bentuk utama:
- Pelanggaran Prinsip Nullum Crimen Sine Lege Certa: Pemberian kewenangan ekstensif tanpa parameter yang jelas dan dapat diprediksi secara hukum bertentangan dengan prinsip dasar ini, yang menjamin bahwa tidak ada tindakan dapat dianggap kejahatan tanpa dasar hukum yang pasti.
- Penyimpangan dari Kewajiban Konvensi Jenewa: Ketidakjelasan ini mengabaikan kewajiban perlindungan absolut terhadap kelompok rentan—warga sipil, tahanan perang, orang sakit dan terluka—sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya.
- Penciptaan Legal Void (Ruang Hukum Kosong): Kewenangan yang ambigu membuka celah bagi interpretasi yang dapat melegitimasi tindakan di luar koridor hukum humaniter, secara efektif menciptakan 'zona bebas hukum' dalam operasi keamanan nasional.
Krisis Martabat Hukum: Implikasi Global dan Tanggung Jawab Negara di Mata Dunia
Pengabaian terhadap batasan hukum perang yang telah diterima secara universal dalam RUU ini bukan sekadar kesalahan kebijakan domestik, melainkan sebuah sinyal berbahaya bagi posisi Indonesia di panggung hukum internasional. Setiap negara, termasuk Indonesia, memikul tanggung jawab untuk menghormati dan memajukan rezim hukum humaniter sebagai bagian dari kewajiban erga omnes—kewajiban terhadap seluruh komunitas internasional. Dengan mengaburkan garis demarkasi antara penegakan hukum dan operasi militer, RUU ini berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam isolasi normatif, mengurangi kredibilitasnya sebagai pihak dalam berbagai konvensi internasional dan merusak reputasinya di forum-forum global yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan etika konflik.
Pertanyaan etis yang mendesak harus diajukan: Apakah konsep keamanan nasional harus dibeli dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan aturan main dalam hukum perang yang telah dibangun melalui pelajaran berdarah sejarah? Lebih jauh, apakah kita sebagai bangsa siap menghadapi konsekuensi moral dan hukum ketika tindakan yang diambil berdasarkan RUU yang ambigu ini kelak diadili di hadapan mahkamah internasional atau tribunal sejarah? Bagi para aktivis hukum dan penegak keadilan, momentum ini adalah ujian nyata bagi komitmen terhadap martabat hukum—sebuah panggilan untuk menolak segala bentuk legislasi yang mengaburkan batasan etika dan melemahkan perlindungan terhadap yang paling rentan di tengah konflik.
