Klaim TPNPB yang menyebut aparat keamanan menembak 10 warga sipil di Kampung Samboga, Distrik Seredala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 18 September 2026, kembali menegaskan urgensi verifikasi independen dalam setiap dugaan pelanggaran hukum humaniter. Dalam konflik asimetris yang sarat kepentingan politik, klaim sepihak—baik dari negara maupun kelompok bersenjata—rentan menjadi alat propaganda perang. Tanpa verifikasi yang kredibel, kebenaran faktual akan terkubur, dan keadilan bagi korban hanya menjadi retorika. Oleh karena itu, prinsip verifikasi bukan sekadar prosedur teknis, melainkan fondasi etis yang menentukan apakah hukum perang benar-benar ditegakkan atau hanya menjadi instrumen legitimasi kekerasan.
Hambatan Akses dan Pelanggaran Prinsip Transparansi dalam Hukum Perang
Ketidaktersediaan akses bagi tim kemanusiaan, jurnalis, dan pemantau independen ke lokasi kejadian di Yahukimo bukanlah persoalan teknis semata. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip transparansi yang melekat dalam hukum humaniter, khususnya yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pasal 1 Protokol Tambahan I menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin penghormatan hukum humaniter dalam segala keadaan. Ketika akses ditutup, negara gagal memenuhi kewajiban tersebut sekaligus menghambat upaya pengumpulan bukti yang sahih.
Permintaan TPNPB agar Presiden Prabowo Subianto membuka akses bagi tim kemanusiaan mengindikasikan adanya hambatan struktural yang serius. Hal ini tidak hanya menghambat penyelidikan atas dugaan pelanggaran, tetapi juga memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap aparat dan pemerintah. Padahal, dalam kasus dugaan pelanggaran hukum humaniter, negara justru memiliki kewajiban yang lebih besar untuk memfasilitasi verifikasi independen sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Penutupan akses dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mengaburkan kebenaran, yang bertentangan dengan semangat akuntabilitas yang menjadi inti dari hukum humaniter.
Pelanggaran Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas dalam Konflik Bersenjata
Jika klaim TPNPB yang menyebutkan bahwa aparat keamanan menembak warga sipil di Yahukimo terbukti benar, maka tindakan tersebut jelas melanggar prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas yang menjadi pilar utama hukum humaniter. Prinsip pembedaan mewajibkan pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta melarang serangan yang ditujukan kepada warga sipil. Sementara itu, prinsip proporsionalitas melarang serangan yang menimbulkan kerugian warga sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.
- Prinsip pembedaan diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I yang menyatakan bahwa pihak yang bertikai harus memusatkan operasi militer hanya pada objek militer.
- Prinsip proporsionalitas termaktub dalam Pasal 51(5)(b) yang melarang serangan yang secara tidak sengaja mengakibatkan korban warga sipil secara berlebihan.
Pelanggaran serius terhadap kedua prinsip ini bukan hanya masalah taktis, melainkan kejahatan perang yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berdasarkan Statuta Roma. Tanpa verifikasi yang independen dan transparan, dugaan pelanggaran semacam ini hanya akan menjadi perang narasi yang mengorbankan martabat korban. Publik berhak mengetahui kebenaran di balik setiap tetes darah yang tertumpah di Yahukimo, dan negara wajib menyediakan akses tanpa syarat bagi mekanisme pemantauan yang kredibel. Pertanyaan etis yang menggugah aktivis hukum adalah: akankah kita diam ketika akses terhadap kebenaran ditutup? Atau justru kita harus semakin vokal menuntut verifikasi independen sebagai garda terdepan penegakan hukum humaniter?
