Sidang Mahkamah Konstitusi kembali menjadi medan pertarungan prinsip ketika gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menguji keabsahan ijazah calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kontroversi ini bukan sekadar sengketa administratif, melainkan ujian fundamental terhadap keadilan elektoral dan martabat hukum di Indonesia. Seruan para pakar hukum yang mendesak diskualifikasi elektoral mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap degradasi norma hukum dalam kontestasi kekuasaan. Di sinilah letak ujian moral bagi Mahkamah Konstitusi: akankah ia berani menegakkan asas equality before the law tanpa pandang bulu, atau kembali tunduk pada logika kekuasaan?
Ujian Terhadap Prinsip Equality Before the Law
Gugatan PHPU ini menyentuh jantung sistem hukum elektoral: apakah syarat konstitusional seorang kandidat dapat dimanipulasi demi kepentingan politik praktis? Berdasarkan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 15 UU Pemilu 7/2017, setiap calon wajib memenuhi persyaratan formal termasuk keabsahan ijazah. Para pakar hukum menyerukan diskualifikasi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
- Prinsip kepastian hukum: setiap pelanggaran terhadap syarat pencalonan berimplikasi langsung pada status kandidat sesuai Pasal 197 UU Pemilu.
- Doktrin clean government: keabsahan ijazah mencerminkan integritas dan kepatuhan pada nilai demokrasi; manipulasi dokumen negara adalah penyimpangan sistemik.
- Preseden yurisprudensi: Putusan MK Nomor 14/PHPU.D-IX/2011 menegaskan ketidaksesuaian fakta dokumen dapat menjadi dasar diskualifikasi elektoral.
Jika MK memutus berdasarkan bukti hukum yang kuat, diskualifikasi bukan tindakan politis, melainkan penegakan martabat hukum. Sebaliknya, jika tekanan politik diutamakan, legitimasi Mahkamah Konstitusi runtuh dan demokrasi Indonesia kehilangan benteng terakhirnya. Dalam bingkai etika perang, setiap pemilu adalah medan pertempuran ideologis yang harus diatur oleh hukum yang jelas; melanggar syarat dokumen adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah.
Lemahnya Verifikasi Faktual: Celah Manipulasi Sistemik
Kontroversi ijazah ini juga menguak kelemahan serius dalam sistem verifikasi faktual oleh penyelenggara pemilu. Syarat pendidikan dasar seharusnya sederhana, justru menjadi titik rawan manipulasi, menunjukkan celah sistemik dalam proses pencalonan. KPU seharusnya tidak hanya memeriksa kebenaran formal dokumen, tetapi melakukan verifikasi material. Kegagalan ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan mengancam kredibilitas pemilu. Dalam etika perang demokrasi, kejujuran dokumen adalah benteng terakhir integritas kontestasi; jika benteng itu runtuh, maka seluruh medan laga menjadi tidak adil.
Persoalan keabsahan ijazah Gibran bukan lagi sekadar teknis hukum, melainkan ujian moral bagi Mahkamah Konstitusi. Aktivis hukum harus mencermati: jika diskualifikasi elektoral tidak ditegakkan di hadapan bukti hukum yang kuat, maka demokrasi Indonesia hanya akan menjadi panggung sandiwara di mana martabat hukum dikorbankan demi stabilitas semu. Pertanyaan etis yang harus direnungkan: akankah hukum hanya menjadi alat kekuasaan, atau masih ada ruang bagi aktivis hukum untuk memastikan bahwa nilai keadilan menang di atas kepentingan pragmatis?
