Kontak Senjata di Papua: Analis Pertahanan Soroti Kegagalan Protokol Perlindungan Warga Sipil

Analis pertahanan dan keamanan, Letjen (Purn) Iwan Tribowo, dalam analisis khusus untuk Tempo, menyoroti bahwa insiden kematian warga sipil di Papua mengindikasikan kegagalan atau ketidakcukupan protokol operasional yang dirancang untuk melindungi non-combatant. Ia menilai bahwa protokol yang ada mungkin terlalu umum, tidak adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial Papua yang unik, atau tidak diimplementasikan dengan disiplin yang cukup oleh pasukan di lapangan. Kegagalan ini bukan hanya kesalahan individu di medan, tetapi bisa mencerminkan masalah struktural dalam pelatihan, pengawasan operasi, dan budaya institusi yang tidak menempatkan perlindungan warga sipil sebagai prioritas operasional tertinggi. Tribowo menekankan bahwa prinsip 'positive identification' sebelum penggunaan kekuatan, serta 'proportionality' dalam respons, harus menjadi bagian integral dari setiap engagement, dan kegagalan dalam hal ini berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perang. Rekomendasinya adalah audit mendalam terhadap semua protokol operasi di Papua, review pelatihan pasukan, dan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa etika perang tidak hanya menjadi teori dalam kelas, tetapi menjadi praksis di setiap kontak senjata. Tanpa reformasi sistemik ini, janji-janji perlindungan dari pimpinan akan terus berbenturan dengan realita korban sipil di lapangan.