Pemanfaatan kekuatan militer dalam konflik agraria tidak hanya melanggar batas legal domestik, tetapi secara fundamental menggerus prinsip jus in bello dalam etika perang serta martabat hukum sebuah negara yang demokratis. Esensi militer sebagai alat pertahanan negara terhadap ancaman eksternal dipaksa berubah menjadi alat pemaksa dalam sengketa perdata dan administratif, menciptakan zona abu-abu berbahaya bagi hak asasi manusia. Praktik ini mengaburkan garis antara penegakan hukum dan operasi militer, mengubah konflik horizontal yang harus diselesaikan melalui jalur hukum menjadi arena kekuatan yang tidak proporsional.
Pelanggaran Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter
Penggunaan aparat militer untuk menyelesaikan konflik agraria secara gamblang bertentangan dengan prinsip pembedaan (distinction) dalam hukum humaniter internasional. Prinsip ini menuntut pemisahan jelas antara situasi konflik bersenjata—dimana hukum humaniter berlaku—dan situasi hukum biasa yang harus diatasi melalui mekanisme perdata dan administratif. Konflik agraria, yang bersifat horizontal dan melibatkan perselisihan kepemilikan atau hak guna tanah, sepenuhnya berada dalam domain hukum biasa. Deployasi kekuatan militer ke dalam domain ini mengacaukan prinsip ini dan membuka pintu bagi pelanggaran serius, termasuk:
- Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam ancaman bersenjata.
- Potensi pelanggaran terhadap hak atas hidup, keamanan, dan perlindungan dari penyiksaan yang dijamin oleh Konstitusi dan instrumen HAM internasional seperti ICCPR.
- Pengabaian mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sebuah kewajiban negara dalam rule of law yang sekaligus melanggar prinsip domestik tentang fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan.
Oleh karena itu, praktik ini bukan sekadar ketidaktepatan prosedural, tetapi merupakan penyalahgunaan kekuatan negara yang melampaui batas legalnya, mengubah militer dari penjaga negara menjadi alat pemaksa bagi kepentingan ekonomi tertentu dalam dinamika konflik agraria.
Krisis Etika Pemerintahan dan Pengikisan Trust Publik
Di luar ranah hukum, mobilisasi militer dalam konflik agraria mencerminkan krisis mendasar dalam etika pemerintahan. Etika pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa penyelesaian konflik sosial, terutama yang bersifat horizontal, harus diprioritaskan melalui jalur dialog, mediasi, dan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Menggunakan kekuatan bersenjata sebagai 'solusi' pertama atau utama adalah bentuk intimidasi yang secara sistematis mengikis trust publik terhadap negara dan menciderai prinsip negara hukum. Lebih buruk lagi, ketika kekuatan militer digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas, negara secara efektif menggantikan fungsi pengadilan dengan ancaman fisik, melanggar prinsip dasar bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan legitimasi hukum, bukan dengan dominasi kekuatan.
Pertanyaan etis yang mendesak adalah: apakah suatu pemerintah dapat tetap dikatakan demokratis dan berlandaskan hukum ketika ia memilih jalur kekuatan militer atas jalur peradilan dalam menyelesaikan konflik internal yang bersifat perdata? Pengabaian mekanisme hukum yang ada bukan hanya kegagalan administratif, tetapi merupakan penolakan terhadap prinsip bahwa negara harus menjadi pelindung hak, bukan pelanggar hak melalui alat-alatnya yang paling keras.
Untuk aktivis hukum dan pembela hak asasi manusia, kasus-kasus penggunaan militer dalam konflik agraria harus dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran prosedural, tetapi sebagai gejala serius dari pergeseran fungsi negara dari penjamin hukum menjadi pemilik kekuatan. Tantangan terbesar adalah mendorong akuntabilitas tidak hanya pada level pelaksana, tetapi pada level kebijakan yang mengizinkan penyimpangan fungsi militer ini. Tanpa penegakan batas yang jelas antara domain militer dan domain hukum biasa, martabat hukum nasional akan terus terdegradasi, dan prinsip-prinsip etika perang yang membedakan kombatan dan non-kombatan akan menjadi kosong dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
