Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali mencatatkan titik nadir dalam penegakan hukum di Indonesia. Melalui pernyataan resmi yang dirilis hari ini, lembaga negara itu mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di wilayah Papua. Langkah ini bukan sekadar prosedur teknis, melainkan tuntutan etis yang mempertaruhkan martabat hukum di hadapan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Tanpa penyelidikan yang transparan dan akuntabel, impunitas akan terus menggerogoti kepercayaan publik dan mencederai komitmen Indonesia terhadap hukum humaniter internasional.
Pelanggaran HAM Berat dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional
Laporan dari berbagai organisasi masyarakat sipil menggambarkan pola kekerasan sistematis yang dilakukan aparat keamanan di Papua, termasuk penembakan terhadap warga sipil dan penghilangan paksa. Jika terbukti, praktik ini melanggar sejumlah norma fundamental dalam hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998 yang mengatur kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut adalah beberapa pelanggaran utama yang perlu diinvestigasi:
- Penembakan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil — melanggar prinsip pembedaan (distinction) antara kombatan dan non-kombatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa.
- Penghilangan paksa secara sistematis — termasuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma.
- Pendekatan keamanan yang mengorbankan hak asasi manusia — bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negara tanpa diskriminasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa bersama dan Pasal 12 UU HAM Indonesia.
Etika Perang dan Kewajiban Negara dalam Konflik Internal
Dalam perspektif etika perang (jus in bello), setiap tindakan militer harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan kebutuhan militer. Di Papua, penggunaan kekuatan bersenjata dalam operasi keamanan sering kali tak sebanding dengan ancaman yang dihadapi, dan justru menimbulkan korban jiwa di kalangan non-kombatan. Negara wajib memastikan bahwa setiap tindakan aparat sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 6 tentang hak hidup. Lebih dari itu, impunitas yang berkepanjangan menandakan kegagalan sistemik dalam menegakkan supremasi hukum. Beberapa poin kritis yang perlu menjadi perhatian aktivis hukum:
- Prinsip akuntabilitas — setiap pelaku pelanggaran HAM berat harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu, sebagaimana diwajibkan oleh Prinsip-Prinsip Joinet tentang impunitas.
- Kewajiban negara untuk menyelidiki — termasuk membentuk mekanisme penyelidikan yang independen, transparan, dan berwibawa secara moral.
- Risiko spiral kekerasan — kegagalan menegakkan hukum justru akan memperpanjang siklus ketidakadilan dan radikalisasi di Papua.
Desakan Komnas HAM ini menjadi ujian bagi komitmen Indonesia terhadap martabat hukum dan etika perang. Tanpa investigasi yang kredibel, Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang tuduhan sebagai negara yang membiarkan pelanggaran HAM berlangsung sistematis. Pertanyaan etis yang menggugah bagi para aktivis hukum: Apakah kita rela membiarkan martabat hukum dikorbankan demi stabilitas semu yang justru melanggengkan penderitaan? Setiap hari tanpa keadilan adalah hari di mana prinsip-prinsip perikemanusiaan kehilangan maknanya.
