Agresi militer Amerika Serikat terhadap Iran pada 1 September 2026 bukan sekadar persoalan geopolitik, melainkan ujian nyata bagi supremasi hukum internasional dan martabat kemanusiaan. Kedutaan Besar Iran di Jakarta mendesak Indonesia untuk mengutuk tegas serangan yang menargetkan kawasan sipil dan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah provinsi Iran—sebuah tindakan yang menurut Teheran telah merenggut nyawa perempuan, anak-anak, dan warga sipil. Desakan ini menggugat konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, sekaligus menempatkan negara ini pada persimpangan antara loyalitas strategis kepada AS dan komitmen konstitusional terhadap Piagam PBB.
Pelanggaran Piagam PBB dan Kedaulatan Nasional
Serangan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB merupakan pelanggaran langsung terhadap norma fundamental hubungan antarnegara. Indonesia, yang sejak awal berdirinya menjadikan Piagam PBB sebagai rujukan politik luar negerinya, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak berdiam diri di hadapan pelanggaran yang dilakukan oleh negara adidaya. Sikap diam, atau sekadar pernyataan diplomatik yang lunak, justru akan menegaskan krisis kredibilitas hukum internasional ketika berhadapan dengan kepentingan negara besar. Berikut beberapa pelanggaran yang patut dicermati:
- Pasal 2(4) Piagam PBB: Larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara. Serangan AS tanpa dasar self-defense atau otorisasi DK PBB melanggar pasal ini secara terang-terangan.
- Prinsip kedaulatan: Wilayah Iran yang diakui secara internasional telah diinjak-injak tanpa persetujuan pemerintah yang sah, merusak fondasi keteraturan dunia berbasis aturan.
- Kegagalan Dewan Keamanan PBB: Sikap diam DK PBB, terutama dari anggota tetapnya, membuktikan adanya standar ganda dalam penegakan hukum internasional—pelanggaran kecil dihukum, pelanggaran besar dibiarkan.
Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang Terluka
Pembedaan antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan objek sipil, adalah jantung dari hukum humaniter internasional. Infrastruktur telekomunikasi yang diserang bukanlah target militer yang sah, terlebih jika dampaknya menimpa penduduk sipil secara langsung. Serangan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan hukum kebiasaan internasional. Fakta korban jatuh di kalangan non-kombatan membuat tindakan AS sulit dibenarkan secara etis, apa pun narasi pembelaan yang digunakan. Prinsip-prinsip yang dilanggar antara lain:
- Prinsip pembedaan: Gagal membedakan sasaran militer dan sipil, sehingga serangan menjadi tidak proporsional dan tidak sah.
- Prinsip proporsionalitas: Kerugian sipil yang ditimbulkan jelas melampaui keuntungan militer yang diharapkan.
- Prinsip kehati-hatian: Tidak adanya upaya memadai untuk meminimalkan dampak terhadap penduduk sipil dan infrastruktur publik.
Namun, sikap Indonesia tidak boleh lahir dari desakan sepihak atau tekanan diplomatik. Respons yang etis harus berbasis pada verifikasi fakta independen: apakah serangan memang terjadi, siapa aktornya, dan bagaimana dampak kemanusiaannya. Jika fakta membuktikan pelanggaran, maka Indonesia wajib menempuh jalur hukum internasional yang tersedia, termasuk mendorong mekanisme pertanggungjawaban di Mahkamah Internasional atau setidaknya menyuarakan kecaman resmi di forum multilateral.
Pertanyaan etis yang menggugah aktivis hukum: apakah Indonesia masih berani membela kedaulatan dan Piagam PBB ketika pelanggar justru sekutu utamanya sendiri? Ataukah kita memilih diam, dan dengan diam itu ikut merawat budaya impunitas yang menghancurkan martabat hukum itu sendiri? Saat perempuan dan anak-anak menjadi korban, tidak ada ruang untuk netralitas yang semu.
