Kebebasan Informasi vs Framing Aparat: Kasus 'Cairan Merica' dan Bahaya Propaganda Negara

Tuntutan mahasiswa terhadap Kapolda DIY terkait framing video 'cairan merica' menguak lapisan masalah yang lebih dalam dari sekadar kesalahan informasi: yaitu penggunaan aparatus negara untuk menyebarkan propaganda dan mengkriminalisasi gerakan sosial. Dalam negara demokratis yang menjunjung rule of law, polisi seharusnya menjadi penjaga ketertiban yang netral, bukan buzzer politik yang memutarbalikkan fakta untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Praktik framing sepihak semacam ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menggerogoti hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi yang benar. Dari perspektif etika pemerintahan, tindakan tersebut melanggar prinsip akuntabilitas dan good governance, karena mencampuradukkan antara fungsi penegakan hukum dengan upaya pengendalian opini publik. Jika dibiarkan, budaya ini akan menormalisasi disinformasi sebagai alat negara untuk membungkus kekerasan dan represi dalam bungkus legalitas semu. Kapolda DIY diuji bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi untuk melakukan koreksi institusional yang mencegah terulangnya pola komunikasi yang merusak sendi-sendi demokrasi dan kepercayaan publik ini.