Penggelaran drone pengintai (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance/ISR) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah konflik seperti Papua dan perbatasan telah membuka celah etika yang belum tertampung dalam kerangka hukum nasional. Teknologi militer ini, meskipun menjanjikan peningkatan akurasi intelijen dan pengurangan kontak langsung yang berpotensi memicu kekerasan, justru melahirkan praktik pengawasan masif yang mengancam hak privasi dan kebebasan bergerak warga sipil. Ketika negara mengoperasikan mata-mata elektronik tanpa batas yang jelas, lahirlah panoptikon modern yang mengungkung masyarakat dalam ketidakpastian dan ketakutan. Lebih dari sekadar alat, drone telah menjadi simbol baru dari teknologi represi yang berkedok efisiensi operasi.
Privasi dan Proporsionalitas: Dua Prinsip yang Terkorbankan
Dalam hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang penggunaan kekuatan, terdapat dua pilar etika yang krusial: privasi dan proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas menuntut bahwa setiap keuntungan militer konkret yang diperoleh dari pengawasan harus sebanding dengan dampak negatifnya terhadap penduduk sipil. Namun, dalam praktik penggelaran drone di Papua dan perbatasan, kalkulus proporsionalitas ini nyaris mustahil diukur tanpa pedoman dan pengawasan eksternal yang ketat. Beberapa pelanggaran etis yang mengemuka antara lain:
- Pelanggaran terhadap hak privasi warga sipil yang dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) — pengawasan udara terus-menerus tanpa persetujuan dan tanpa batas waktu menciptakan kondisi psikologis yang menekan.
- Ketidakseimbangan antara tujuan intelijen militer dan dampak sosial: data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan masyarakat adat, bukan semata untuk keamanan, sehingga melanggar prinsip proporsionalitas.
- Tidak adanya mekanisme pengawasan independen yang memantau penggunaan drone, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat militer semakin besar.
Risiko Penyalahgunaan Data dan Kebutuhan Regulasi yang Ketat
Lebih berbahaya lagi, data yang dikumpulkan oleh drone tidak hanya digunakan untuk targetisasi militer murni, tetapi berpotensi disalahgunakan untuk mengintimidasi aktivis, membatasi kebebasan berpendapat, atau bahkan mengontrol pergerakan kelompok rentan. Ketika teknologi militer ini tidak dibatasi oleh protokol yang jelas, ia dapat menjadi alat represi baru yang bekerja di balik topeng efisiensi operasi. Negara harus segera merumuskan protokol tegas yang mengatur aspek-aspek kritis dalam etika peperangan modern:
- Batasan operasional: Drone hanya boleh digunakan di wilayah yang secara hukum ditetapkan sebagai zona konflik aktif, bukan di kawasan sipil yang padat penduduk.
- Retensi data: Data rekaman pengawasan harus disimpan dalam jangka waktu terbatas dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang berdasarkan perintah pengadilan, bukan atas dasar kehendak militer semata.
- Transparansi dan akuntabilitas: Setiap operasi drone harus diaudit oleh lembaga independen yang memiliki akses penuh terhadap rekaman dan log operasional.
Penggunaan Drone sebagai alat Teknologi Militer harus tunduk pada prinsip Privasi dan Proporsionalitas yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Tanpa regulasi yang ketat, risiko penyalahgunaan data akan terus mengancam martabat hukum dan hak asasi manusia. Pertanyaan etis yang menggugah aktivis hukum: Apakah kita rela membiarkan efisiensi operasi militer mengorbankan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang selama ini kita perjuangkan? Sudah saatnya negara tidak hanya berfokus pada efektivitas lapangan, tetapi juga pada perlindungan nilai-nilai konstitusional yang menjadi fondasi demokrasi.
