Deklarasi publik pejabat penegak hukum untuk tidak tunduk pada kekuatan apapun sering kali terdengar heroik di atas podium, namun menjadi sangat redup di hadapan realitas struktural. Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa penegakan hukum tak boleh kalah oleh kekuatan apa pun, yang disampaikan dalam konteks pengembalian kekayaan alam hasil kerja Satgas PKH, adalah prinsip normatif yang justru sedang mengalami uji kelayakan paling brutal dalam kasus-kasus besar terkait sumber daya alam. Pertanyaan mendasarnya bukan pada retorika, melainkan pada praksis: apakah janji kedaulatan hukum ini sungguh-sungguh diterapkan tanpa pandang bulu, khususnya ketika berhadapan dengan kekuatan modal dan politik yang memiliki akses istimewa ke ruang kekuasaan? Komitmen untuk mengembalikan aset negara senilai Rp10,27 triliun dan jutaan hektar hutan adalah langkah administratif yang patut diapresiasi, namun ia baru bermakna substantif jika diikuti dengan proses hukum yang transparan dan tegas terhadap semua pelaku, memutus siklus impunitas yang telah lama menggerogoti martabat keadilan.
Kesenjangan Prinsip dan Praktik: Ujian Kredibilitas Kejaksaan
Prinsip equality before the law adalah fondasi etis dari setiap sistem penegakan hukum yang bermartabat. Pernyataan Jaksa Agung, jika dipahami secara mendalam, sejatinya adalah penegasan kembali prinsip tersebut. Namun, sejarah panjang penanganan kasus korupsi sumber daya alam dan kejahatan lingkungan di Indonesia justru mengungkap sebuah pola yang mengkhawatirkan: hukum sering kali tumpul di hadapan kekuatan tertentu. Kejaksaan Agung, sebagai ujung tombak penuntutan, berada di garis depan dalam ujian kredibilitas ini. Keberhasilan kuantitatif Satgas PKH dalam mengamankan aset harus segera diikuti dengan keberhasilan kualitatif berupa:
- Penuntutan yang konsisten terhadap pelaku intelektual dan pemodal di balik perampasan kawasan hutan, bukan hanya operator lapangan.
- Transparansi proses penyidikan dan penuntutan untuk mencegah intervensi atau kesepakatan di bawah tangan (plea bargaining) yang merugikan negara.
- Penghormatan pada prinsip due process of law, memastikan setiap tahapan hukum dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Tanpa langkah-langkah konkret ini, klaim 'tidak kalah oleh kekuatan apa pun' berisiko menjadi sekadar jargon yang memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Hukum vs Kekuasaan: Merekonstruksi Kedaulatan Hukum di Ranah Agraria
Konflik atas sumber daya alam pada hakikatnya adalah medan tempur antara hukum vs kekuasaan—di mana hukum idealnya berperan sebagai penjaga kepentingan publik dan keadilan ekologis, sementara kekuasaan (dalam wujud modal dan politik) sering kali berusaha mendominasi untuk akumulasi keuntungan privat. Pernyataan Jaksa Agung, oleh karena itu, harus dibaca sebagai sebuah deklarasi perang normatif terhadap dominasi kekuatan-kekuatan ini. Namun, perang ini tidak dimenangkan hanya dengan menguasai kembali lahan dan dana. Ia memerlukan rekonstruksi mendasar terhadap budaya hukum di tubuh penegak hukum itu sendiri. Etika penegakan hukum dalam konteks ini mensyaratkan:
- Kemandirian Institusional: Kejaksaan harus bebas dari segala bentuk tekanan politik maupun ekonomi, baik yang bersifat vertikal dari kekuasaan negara maupun horizontal dari kekuatan korporasi.
- Keberpihakan pada Substantive Justice: Penegakan hukum harus ditujukan untuk memulihkan hak negara dan masyarakat adat/lokal yang terdampak, bukan sekadar memenuhi target pemulihan aset.
- Akuntabilitas dan Anti-Impunitas: Setiap keberhasilan mengembalikan aset harus dikaitkan secara jelas dengan proses hukum yang membuat pelaku utama bertanggung jawab, sehingga menciptakan efek jera yang riil.
Tanpa prinsip-prinsip etis ini, upaya penertiban hanya akan menjadi siklus administratif tanpa pernah menyentuh akar masalah: yaitu konsentrasi kekuasaan yang memungkinkan perampasan sumber daya alam terjadi sejak awal.
Lantas, ke mana arah komitmen heroik ini akan dibawa? Apakah ia akan berujung pada transformasi nyata dalam penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan 'orang-orang kuat', ataukah hanya akan menjadi episode lain dalam drama hukum Indonesia di mana prinsip dikorbankan untuk kompromi? Jawabannya tidak terletak pada pernyataan di atas panggung, melainkan pada tindakan nyata Kejaksaan Agung dalam beberapa bulan ke depan. Akan dibawa ke pengadilan siapakah para pemodal dan pengendali di balik penguasaan melawan hukum atas jutaan hektar hutan itu? Transparansi seperti apakah yang akan ditunjukkan kepada publik? Inilah pertanyaan-pertanyaan etis yang harus terus didorong oleh para aktivis hukum dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kedaulatan hukum bukanlah semboyan yang mati di ruang rapat, melainkan tenaga hidup yang menggerakkan keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.
