Pelanggaran berulang Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata di Gaza bukan sekadar retak dalam proses diplomasi, melainkan palu godam yang menghantam fondasi hukum humaniter internasional itu sendiri. Kecaman keras Indonesia, selaras dengan posisi konsistennya, menempatkan pelanggaran ini tepat pada ruang lingkup jus in bello—hukum yang mengatur perilaku dalam perang. Inti dari setiap perjanjian damai adalah prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus dipatuhi), dan mengabaikannya berarti mengikis keabsahan seluruh rezim hukum yang menjaga kemanusiaan di tengah konflik.
Gencatan Senjata sebagai Norma Jus Cogens: Melampaui Sekadar Kesepakatan Teknis
Perspektif yang melihat gencatan senjata hanya sebagai jeda militer sesaat adalah reduktif dan berbahaya. Dalam kerangka hukum humaniter, gencatan senjata yang telah disepakati mengikat sebagai norma yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Kecaman Indonesia terhadap Israel secara implisit menyentuh esensi ini: pelanggaran berulang merupakan bentuk mala fides (itikad buruk) yang meracuni seluruh lanskap penyelesaian konflik. Pelanggaran ini mencederai prinsip dasar seperti proporsionalitas dan pembedaan (distinction) antara kombatan dan warga sipil, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya.
- Prinsip Pacta Sunt Servanda: Menjadikan setiap kesepakatan, termasuk gencatan senjata, sebagai kewajiban hukum yang mengikat dan tidak boleh diabaikan secara sepihak.
- Kewajiban Perlindungan (Obligation to Protect): Gencatan senjata dirancang untuk melindungi warga sipil dan objek sipil—pelanggarnya secara langsung mengkhianati tujuan inti hukum perang.
- Prinsip Itikad Baik (Good Faith): Merupakan elemen sentral dalam hukum perjanjian internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969). Pelanggaran gencatan adalah manifestasi nyata dari ketiadaan itikad baik.
Dari Kecaman Diplomatik ke Akuntabilitas Hukum: Menutup Celah Impunitas
Kecaman, meski penting sebagai penegasan moral, berisiko menjadi retorika kosong jika tidak dikawal dengan upaya hukum yang konkret. Indonesia, dengan kredensialnya yang konsisten mendukung penegakan hukum internasional, berada pada posisi strategis untuk mendorong mekanisme akuntabilitas. Desakan agar Israel menghentikan operasi militer secara permanen harus dibaca sebagai langkah awal menuju pertanggungjawaban hukum. Pilihan mekanisme hukum terbuka lebar, mulai dari pembahasan di Dewan HAM PBB, penyelidikan oleh Komisi Penyelidikan Internasional (COI), hingga rujukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atau mendukung yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Di sinilah etika perang bertemu dengan martabat hukum: tanpa akuntabilitas, norma-norma hukum humaniter hanya akan menjadi dekorasi bagi kekuatan militer yang tak terkendali. Serangan di Gaza yang terus berlanjut, meski telah ada kesepakatan, adalah ekspresi nyata dari impunitas—keyakinan bahwa pelaku dapat lolos dari pertanggungjawaban. Komunitas internasional, termasuk Indonesia, dihadapkan pada ujian: apakah akan membiarkan hukum internasional menjadi tawanan politik kekuasaan, atau mengubah kecaman menjadi alat litigasi yang efektif untuk menegakkan keadilan?
Artikel ini ditutup dengan sebuah refleksi kritis yang menggugah: Ketika sebuah negara dapat secara berulang melanggar gencatan senjata dan hukum humaniter tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang nyata, bukankah kita sedang menyaksikan bukan hanya kegagalan suatu mekanisme damai, melainkan erosi fatal terhadap otoritas hukum internasional itu sendiri? Bagaimana aktivis hukum dapat mendesak transformasi kecaman moral menjadi gugatan hukum yang mengikat, sehingga prinsip bahwa 'tidak ada perdamaian tanpa keadilan' menemukan realitasnya di tengah reruntuhan Gaza?
