Penggunaan senjata ledak luas dalam operasi keamanan di kawasan berpenduduk sipil Papua, sebagaimana disorot Komite Internasional Palang Merah (ICRC), bukan sekadar pelanggaran teknis—melainkan erosi terhadap martabat dasar hukum humaniter internasional. Praktik ini secara terang-terangan menginjak prinsip pembeda (distinction) dan pencegahan (precaution), dua pilar yang menjaga batas minimal kemanusiaan di tengah konflik. Ketika artileri atau mortir—alat dengan efek destruktif luas—diterjunkan di wilayah yang tercampur antara sasaran militer dan non-militer, negara secara efektif melegitimasi ketidakpastian yang berdarah. Di sini, sorotan ICRC menampilkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban utama perlindungan, serta mengubah wilayah sipil menjadi medan uji coba kekerasan yang tak terbendung.
Pelanggaran Prinsip Pembeda: Ketika Batas Perang dan Perlindungan Sipil Menjadi Kabur
Prinsip pembeda dalam hukum humaniter internasional bukanlah opsi, melainkan kewajiban absolut yang melandasi setiap operasi militer. Prinsip ini menghendaki pembedaan jelas antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara objek militer dan sipil. Penggunaan senjata ledak dengan area efek luas—seperti yang dilaporkan terjadi di Papua—secara inheren bertentangan dengan prinsip ini karena:
- Karakteristik senjata: Senjata seperti artileri tidak dirancang untuk sasaran presisi tinggi di area padat sipil, sehingga efeknya menyebar dan tak terprediksi.
- Ketidakmampuan membedakan: Dalam kondisi geografis dan demografis yang kompleks, mustahil menjamin bahwa dampak ledakan hanya menyasar sasaran militer.
- Pelanggaran terhadap kewajiban pencegahan: Negara gagal mengambil semua langkah feasibel untuk meminimalkan bahaya bagi sipil, termasuk memilih metode dan alat tempur yang lebih tepat sasaran.
Secara etis, pelanggaran ini mencerminkan penghinaan terhadap hak hidup yang paling mendasar. Setiap korban sipil yang timbul bukanlah "collateral damage" yang tak terhindarkan, melainkan konsekuensi dari pilihan operasional yang mengabaikan norma perlindungan.
Implikasi Etis dan Hukum: Dari Kerapuhan Keamanan hingga Tanggung Jawab Negara
Dari perspektif etika perang, penggunaan kekuatan semacam ini mengikis legitimasi operasi keamanan itu sendiri. Keamanan yang dibangun di atas penderitaan sipil adalah keamanan yang rapuh, tidak berkelanjutan, dan justru memicu siklus balas dendam serta ketidakpercayaan berkepanjangan. Trauma kolektif dan rusaknya infrastruktur vital—seperti sekolah, rumah sakit, dan sumber air—tidak hanya melanggengkan penderitaan, tetapi juga melanggar prinsip proporsionalitas yang melarang serangan yang menyebabkan kerusakan berlebihan terhadap sipil dibandingkan keuntungan militer konkret yang diharapkan.
Negara hukum seperti Indonesia terikat oleh kewajiban ganda: konstitusional dan internasional. Konstitusi menjamin hak hidup dan rasa aman, sementara ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya mewajibkan penerapan hukum humaniter internasional secara ketat. Oleh karena itu, pemerintah wajib:
- Meninjau ulang aturan keterlibatan (rules of engagement) untuk memastikan keselarasan dengan prinsip pembeda dan pencegahan.
- Membuka investigasi independen dan transparan atas temuan ICRC, bukan menanggapi dengan sikap defensif yang menutup ruang akuntabilitas.
- Merevisi prosedur operasional standar dengan memprioritaskan metode penegakan hukum yang lebih presisi dan minim risiko bagi penduduk sipil.
Pengabaian terhadap sorotan lembaga netral dan kredibel seperti ICRC bukan hanya merugikan citra internasional, tetapi lebih mendasar: itu adalah pengingkaran terhadap komitmen negara atas martabat hukum. Ruang dialog yang transparan harus dibuka, bukan untuk basa-basi diplomatik, melainkan untuk komitmen korektif nyata yang menempatkan perlindungan sipil sebagai tujuan operasional utama.
Pertanyaan kritis yang harus dihadapi oleh setiap aktivis hukum dan penegak keadilan adalah: sampai sejauh mana kita membiarkan narasi "keamanan nasional" digunakan untuk melegitimasi pelanggaran hukum humaniter yang sistematis? Apakah ketika prinsip pembeda dikorbankan di Papua, kita tidak sedang membangun preseden berbahaya yang mengancam martabat hukum di setiap wilayah konflik lainnya? Ketegangan antara imperatif operasional dan kewajiban hukum bukanlah alasan untuk kompromi—melainkan ujian bagi integritas suatu negara hukum. Jika senjata dengan efek luas terus dianggap sebagai alat yang sah di area sipil, maka apa lagi yang tersisa dari janji perlindungan paling dasar yang dijamin oleh konstitusi dan konvensi internasional?
